Jakarta, Deras.id – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa China meminta supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi jaminan untuk membiayai pembengkakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Namun pemerintah menolak karena hal tersebut membutuhkan prosedur yang panjang.
“Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” ujar Luhut kepada wartawan dikutip Deras.id, Sabtu (15/4/2023).
Pemerintah tidak ingin APBN dijadikan sebagai jaminan utang untuk membiayai pembengkakan KCJB. Sehingga pemerintah merekomendasikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk menjamin utang tesebut. Kini pihak China sedang mempertimbangkan terkait opsi penjaminan tersebut.
“Ada masalah itu, tapi kalo dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir,” lanjut Luhut.
Sebelumnya, pemerintah mengajukan pinjaman ke China Development Bank (CDB) untuk menutupi pembengkakan biaya pembangunan KCJB. Namun, China memberikan bunga pinjaman 4 persen. Sedangkan pemerintah menginginkan bunga 2 persen.
Akhirnya Luhut melakukan negosiasi untuk menurunkan bunga pinjaman. Setelah negosiasi, China hanya menurunkan bunga pinjaman menjadi 3,4 persen. Sebenarnya bunga pinjaman 3,4 persen sudah sangat murah jika dibandingkan dengan suku pinjaman di tempat lain yang mencapai 6 persen. Akan tetapi, Luhut masih akan melakukan negosiasi lagi untuk menurunkan bunga pinjaman. Apabila bunga 3,4 persen disepakati, Luhut menilai tidak terlalu buruk-buruk amat.
Penulis: Risca l Editor: Rifai
