Jakarta, Deras.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan mengumumkan kebijakan larangan ekspor tembaga mentah. Dasar larangan tersebut adalah progres dari pembangunan smelter di Gresik Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat mencapai lebih dari 50%.
“Ini nikel sudah setop. Saya sudah sampaikan lagi, bauksit di Desember kemarin, bauksit setop bulan Juni. Nanti sebentar lagi, mau saya umumkan lagi tembaga setop, tahun ini setop. Saya cek kemarin, smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi. Freeport itu sudah 51 persen jadi. Jadi, berani kita setop,” tutur Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam keterangan tertulis pada akun resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dikutip Deras.id, Rabu (1/2/2023).
Kebijakan hilirisasi pertambangan memberikan dampak positif, yakni akan melompatkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Sehingga kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan walaupun mendapatkan gugatan dari negara lain.
Jokowi menyampaikan kebijakan hilirisasi akan terus dijalankan dengan konsisten agar pendapatan per kapita Indonesia meningkat.
“Kita harapkan di 2045, GDP kita, PDB kita akan berada di angka perkiraan saya 9-11 triliun Dolar AS. Income per kapita kita kalau kita konsisten, income per kapita kita berada di angka 21-29 ribu Dolar AS, jadi negara maju kita,” ujar Jokowi.
Sebagai informasi, Indonesia kini telah menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia berani untuk setop ekspor tembaga mentah.
Penulis: Risca l Editor: Ifta
