Jakarta, Deras.id – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespon pertemuan delapan partai politik yang tidak setuju pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Menurutnya pertemuan tersebut adalah Sebagian dari tradisi demokrasi yang ada di Indonesia yang harus dihormati.
“Pertemuan yang ada di Dharmawangsa ya, itu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita,” ujar Hasto di kawasan Senen pada Minggu (8/1/2023).
Hasto mengatakan pertemuan yang dilakukan delapan partai politik tersebut juga kerap dilakukan oleh ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal yang membedakan adalah inti pembicaraannya karena mantan Presiden tersebut kerap melakukannya untuk dialog kebangsaan dan negara.
“Nah bedanya kalau ibu ketua umum juga bertemu para ketua umum itu tidak kemudian dalam pengertian untuk terbuka. Beliau banyak melakukan dialog bangsa dan negara itu justru dalam suasana yang kontemplatif. Itu yang membedakan,” kata Hasto.
Terkait dengan sistem pemilu yang rencananya digelar dengan proporsional tertutup, Hasto mengatakan bahwa partainya siap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan bahwa PDIP bukan sebagai legal standing yang bisa menetapkan atau menentukan kebijakan.
“Masalah apapun yang diputus oleh MK, kami taat asas. Karena PDIP bukan pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan judicial review,” tuturnya.
Sementara itu, hasil penelitian Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskeb) sekaligus kader PDIP Pramono Anung menjelaskan bahwa jika pemilihan umum dilakukan dengan sistem proporsional terbuka maka para calon anggota dewan harus mengeluarkan sekitar Rp 5 Miliar sampai Rp 100 Miliar untuk dana kampanye.
Penulis: Fia l Editor: Ifta
