Jakarta, Deras.id – Nailul Huda selaku Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) sekaligus pakar mengingatkan kepada pemerintah Indonesia terhadap shadow economy yang sekarang mengintai perekonomian.
Menurutnya, ancaman tersebut lebih nyata setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis penurunan angka pengangguran di Indonesia dari 5,45% menjadi 4,82%.
Lebih detail dia melanjutkan bahwa tingkat pengangguran ini bukan bekerja secara penuh, melainkan menjadi setengah pengangguran. Tingkat setengah pengangguran meningkat per Februari 2024 sedangkan pekerja penuh waktu menurun proporsinya.
Jika yang dikhawatirkan terjadi, menurut Nailul akan berdampak pada kualitas perekonomian Indonesia. Pasalnya, perekonomian ditopang sektor informal tidak tercatat dalam ekonomi atau shadow economy dan tidak menjadi sejahtera juga untuk aktor yang terlibat di ekonomi informal.
“Perlu agar dilakukannya reindustrialisasi atau pengembangan ulang industri Indonesia berdasarkan kekuatan utama nasional seperti pengembangan UMKM berbasiskan sumber daya lokal,” Jelasnya, Minggu (14/7/2024).
BPS juga mengindikasikan temuannya terkait pekerja penuh, bahwa sebagian dari mereka menjadi setengah pengangguran pada 2024.
“Saya rasa data September 2024 angka pengangguran kan naik karena terjadi PHK secara masif setelah kuartal I/2024, terutama dari sektor tekstil. Kondisi setengah pengangguran juga tampaknya akan meningkat seiring dengan susahnya mencari pekerjaan, maka pekerjaan non formal menjadi pilihan,” tambahnya.
Kondisi di atas juga terkait erat dengan jumlah pekerja non formal yang melampaui proporsi pekerja formal.
Mohammad Faisal selaku Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) menilai tingginya sektor informal karena masalah tingkat pendidikan, kemampuan, serta relatif terbatasnya lapangan pekerjaan formal. Selain itu, menurutnya pemerintah dan dunia usaha juga harus meminimalisir ketidaksesuaian antara Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan dunia industri untuk lebih banyak menarik lulusan pendidikan yang terserap industri.
Salah satu penyebabnya menurut Faisal karena antara suplai tenaga kerja yang sebagian besar berpendidikan di bawah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak sesuai dengan permintaan industri yang juga terbatas. Alhasil, banyak tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal masuk ke sektor informal.
“Selain itu, mereka yang di sektor informal ini juga bukan karena tidak mau masuk ke formal tapi tidak mendapatkan kesempatan. Ada juga dalam konteks punya usaha di sektor informal UMKM tidak masuk ke dalam sektor formal karena konsekuensi pajak yang harus ditanggung yang sifatnya beban usaha tambahan biaya sedangkan profit masih tipis,” jelasnya.
Penulis: M.F.S.A I Editor : Dinda
