NGO Korsel Gugat Presiden dan Perdana Menteri Israel
Jakarta, Deras.id – Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Partisipatif (PSPD), sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Korea Selatan, mengajukan gugatan terhadap tujuh pejabat tinggi pendudukan Israel dengan tuntutan “kejahatan terhadap kemanusiaan” kepada Badan Investigasi Polisi Korea Selatan.
Para pejabat tersebut terdiri atas Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Kepala Staf IOF Herzi Halevi, Menteri Keamanan Yoav Gallant, Menteri Luar Negeri Katz, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Menteri Kepolisian Itamar Ben-Gvir.
PSPD menuduh para pejabat pendudukan Israel terlibat dalam perencanaan, perintah, dan pelaksanaan kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, serta kejahatan perang di Gaza. Tuduhan ini mencakup serangan terhadap upaya bantuan kemanusiaan dan simbol-simbol khusus, serangan terhadap institusi medis dan ambulans, penggunaan senjata kimia terlarang, dan penggunaan taktik perang yang melanggar hukum, seperti kelaparan.
PSPD menuntut ekstradisi tujuh pejabat tersebut ke Korea Selatan untuk penyelidikan dan penuntutan berdasarkan “Hukuman atas Kejahatan Berdasarkan Yurisdiksi Undang-Undang Pengadilan Kriminal Internasional.” Polisi Korea Selatan selanjutnya akan menentukan apakah akan merujuk kasus ini ke jaksa wilayah untuk tindakan lebih lanjut.
Kendati bukan menjadi sikap resmi pemerintah, apa yang dilakukan PSPD di Korsel adalah fenomena baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih, Korsel yang notabene adalah kepanjangan tangan Amerika Serikat (AS), selama ini berhubungan sangat baik dengan Israel.
Pertengahan tahun lalu, Israel dan Korsel meneken kesepakatan kerja sama bidang robotika dan artificial inteligen (AI) dua perusahaan Korsel dengan Israel bernilai total USD18 juta.
Bulan lalu, pada Hari Aksi Global, para aktivis Korea Selatan menggelar protes “mati-matian” di Seoul untuk melambangkan solidaritas terhadap para korban agresi Israel di Gaza, dan mendesak pemerintah mereka untuk menghentikan ekspor senjata yang berkontribusi terhadap perang genosida Israel. , Press TV Iran melaporkan.
Para aktivis meminta pemerintah Korea Selatan untuk mengakhiri perdagangan senjata dengan Israel dan mendesak produsen otomotif Hyundai untuk menghentikan penjualan peralatan yang ditujukan untuk menghancurkan rumah-rumah warga Palestina guna membangun pemukiman ilegal Israel.
Menurut anggota parlemen Korea Selatan Jang Hye-Young, perdagangan senjata Korea Selatan dengan “Israel” telah berkembang pesat, dengan ekspor mencapai USD47 juta selama dekade terakhir.
Jang menunjukkan bahwa Seoul tetap mempertahankan ekspor senjatanya ke Tel Aviv meskipun ada dokumentasi serangan militer Israel terhadap kamp pengungsi dan rumah sakit Palestina, dan meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan “Israel” untuk mengambil semua tindakan untuk mencegah tindakan genosida di Gaza.
Meskipun merupakan salah satu pihak dalam Perjanjian Perdagangan Senjata, yang melarang negara-negara penandatangan mengekspor senjata jika senjata tersebut akan digunakan untuk melakukan genosida, kejahatan perang, atau serangan terhadap warga sipil, penjualan senjata Korea Selatan ke entitas pendudukan Israel tetap terjadi.
Amnesty International Korea juga menekankan bahwa pemerintah Korea Selatan belum mengeluarkan keputusan untuk menangguhkan ekspor senjata ke “Israel”, meskipun Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendesak penghentian semua penjualan senjata ke entitas pendudukan Israel, dengan alasan kekhawatiran akan genosida di Gaza.
