Jakarta, Deras.id – Memasuki musim penghujan, pemerintah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya bencana alam. Anggota Komisi VII Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Kaisar Abu Hanifah mengatakan, pemerintah perlu untuk menyiapkan early warning system (sistem peringatan dini) terhadap daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana. ”Early warning system ini penting untuk meminimalkan korban akibat bencana alam,” ujar Kaisar di Jakarta, Jumat (28/11/2024).
Dalam beberapa waktu belakangan, sejumlah daerah di Indonesia mengalami bencana alam di antaranya bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang empat kabupaten di Sumatera Utara yakni Deli Serdang, Karo, Padang Lawas dan Tapanuli Selatan. Tercatat, sebanyak 20 orang meninggal dunia pada Sabtu (23/11/2024). Longsor terjadi akibat hujan lebat yang mengakibatkan korban jiwa berjatuhan dan sejumlah rumah rusak.
Menurut Kaisar, bencana ekologi seperti yang terjadi pada Sumatera Utara kerap terjadi saat memasuki musim hujan. ”Perlu ada langkah strategis yang dilakukan agar ini tak terjadi. Selama ini, kewaspadaan bencana belum menjadi prioritas pemerintah,” tuturnya.
Padahal, dampak dari bencana tidak main-main. ”Korban meninggal, hilang atau terluka tentunya tidak dapat dikesampingkan dari dampak terjadinya bencana alam ini. Trauma yang muncul karena kehilangan anggota keluarga dan juga kehilangan tempat tinggal membutuhkan proses pemulihan yang membutuhkan waktu,” kata Kaisar.
Dengan melakukan sistem peringatan dini bencana, masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai dengan standar penyelamatan dan menghindari terjadinya korban jiwa serta memenimalisir dampak bencana.
Peringatan dini ini dapat dilaksanakan dengan adanya informasi resmi yang dapat dipercaya, alat dan tanda bahaya. “Selain itu juga harus ada cara atau mekanisme untuk menyebarluaskan peringatan itu,” tambah Kaisar.
Disisi lain, pemerintah harus intensif melakukan koordinasi dengan lintas sektor sehingga potensi adanya korban bencana alam bisa diminimalisi. Selain itu, pemerintah juga harus memiliki tindakan konkret, tegas dan cepat untuk penanganan bencana alam. “Perlu langkah cepat dan tepat. Jangan sampai tunda agar tidak menimbulkan banyak korban jiwa saat terjadinya bencana alam,” tutur Kaisar.
Berdasarkan data diterbitkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional per 26 November 2024, terjadi 1.478 bencana di Indonesia. Sebanyak 363 orang meninggal dunia dan 52 orang tercatat hilang. Hampir empat juta jiwa menderita akibat bencana dan mengakibatkan 405.946 jiwa terpaksa harus mengungsi.
Bencana alam yang paling banyak terjadi sepanjang 2024 ini adalah banjir yakni sebanyak 814 kejadian dan abrasi sebanyak 328 kejadian. Selain itu, juga terjadi sebanyak 99 kejadian tanah longsor dan puting beliung sebanyak 32 kejadian. (*)
