Jakarta, Deras.id – Muktamar atau kongres tertinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipercepat, yang sebelumnya akan digelar pada November 2024 menjadi 24-25 Agustus mendatang di Nusa Dua, Badung, Bali. Pihaknya memastikan bahwa muktamar tersebut tidak akan membahas isu konflik antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Terkait dengan isu yang saat ini, kami tidak ada agenda itu (bahas hubungan PKB dengan PBNU). Kami ini PKB tetap by regulasi kami mengacu pada Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kami berjalan berdasarkan undang-undang yang mengatur,” kata Ketua Organizing Committe (OC) Muktamar PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal kepada wartawan dikutip Deras.id, Senin (12/8/2024).
Terkait perubahan tanggal tersebut, pihaknya juga membantah muktamar dipercepat akibat konflik PKB dengan PBNU. Cucun mengatakan seluruh agenda partai lebih banyak dilaksanakan pada Agustus hingga Desember.
“Tidak ada percepatan atau apapun. Semua partai politik agendanya di 2024 ini sama,” tutur Cucun Ahmad Syamsurijal.
Menurutnya, partai politik dengan organisasi masyarakat tidak ada kaitannya. Muktamar tersebut akan membahas agenda-agenda politik ke depan dan pemilihan ketua umum.
“Biasanya ada sidang komisi dan pleno menyangkut komisi program kerja, komisi terkait organisasi dan AD/ART, dan komisi serta pleno terkait dengan struktur pengurus DPP yang akan datang,” jelas Waketum PKB, Jazilul Fawaid.
Diketahui, situasi PKB dan PBNU kini memanas selama beberapa bulan terakhir, dimulai ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memimpin Tim Pengawasan Haji DPR untuk memeriksa pekerjaan Kementerian Agama terkait penyelenggaraan haji yang dinilai bermasalah. Kementerian Agama saat ini dipimpin Menteri Yaqut Cholil Qoumas, eks Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan adik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
Terkait pembentukan tim khusus DPR tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Muktamar PKB karena setiap lembaga mempunyai kewenangan sendiri, meskipun hubungannya erat seperti kebanyakan anggota dewan terpilih dari partainya adalah keturunan kyai.
“Misalnya sekarang mengaitkan permasalahan di DPR segala macam, kami (PKB) jangan diintervensi, DPR ada mekanisme pengambilan keputusan, di PKB sendiri juga ada mekanisme pengambilan keputusan,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal.
Editor: Ifta
