Jakarta, Deras.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membenarkan saat ini sudah mendapatkan tawaran pengelolaan tambang yang disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Pihaknya akan memberikan sikap resminya pada 27-28 Juli 2024.
“Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis dikutip Deras.id, Jumat (26/7/2024).
Pengumuman tersebut akan digelar di Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Muhammadiyah menyadari bahwa terdapat syarat yang harus dipenuhi apabila ormas keagamaan mengelola tambang.
Sebelumnya PP Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024. Namun hal tersebut belum disampaikan secara resmi untuk lokasi tambang bagi Muhammadiyah.
Terdapat tiga lembaga otonom PP Muhammadiyah yang menolak upaya legalisasi ormas keagamaan mengelola tambang, yakni Majelis Hukum dan HAM (MHH) Muhamadiyah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah dan LPPA Aisyiyah.
Muhammadiyah akan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait izin tambanh untuk ormas keagamaan. Berbagai aspek akan dipertimbangkan oleh seluruh elemen di Muhammadiyah hingga tingkat daerah.
Selain itu, Muhammadiyah juga akan berkonsultasi dengan berbagai ahli lintas bidang serta perwakilan daerah soal manfaat tambang terhadap masyarakat serta meminimalisir potensi dampak negatif. Pihaknya tidak ingin hal ini sampai menimbulkan konflik internal di Muhammadiyah.
Editor: Ifta
