Jakarta, Deras.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per Februari 2023 mengalami surplus Rp131,8 Triliun. Ini adalah kondisi yang positif sampai bulan kedua tahun 2023.
Menkeu menyatakan kinerja APBN Februari 2023 mencerminkan situasi Indonesia yang terus optimis namun waspada untuk menghadapi prospek perekonomian 2023. APBN 2023 harus dijaga dalam mengantisipasi berbagai tantangan dan ketidakpastian sepanjang tahun 2023.
Kinerja APBN hingga Februari 2023 mencatatkan surplus yang didukung kinerja pendapatan yang masih kuat dan tren belanja yang positif.
“Pendapatan negara kita sampai dengan akhir Februari terkumpul Rp419,6 T. Ini artinya 17 persen dari target penerimaan atau pendapatan negara sudah dikumpulkan pada dua bulan pertama yaitu Januari dan Februari. Pertumbuhan dari pendapatan negara adalah 38,7 persen year on year, yaitu terdiri dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di Kementerian Keuangan, Selasa (14/3/2023).
Menkeu menyebut, ekonomi yang semakin pulih, aktivitas masyarakat yang meningkat, dan kontribusi implementasi UU HPP terlihat dari penerimaan pajak yang tumbuh baik dan positif. Penerimaan pajak mencapai Rp279,98 triliun, tumbuh 40,35 persen (yoy) dan mencapai 16,30 persen dari target APBN 2023.
Sementara itu, kenaikan yang signifikan juga terlihat dari sisi PNBP yang mencapai Rp86,4 triliun (86,6 persen yoy), mencapai 19,6 persen dari target APBN. Sementara itu penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami sedikit penurunan namun tetap on-track dengan Rp53,27 triliun, atau 17,57 persen dari APBN pada Februari 2023.
Pada Februari 2023, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp182,6 Triliun atau 8,1 persen dari APBN. Anggaran untuk bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial masih menjadi belanja prioritas yang terus dijaga. Sementara itu, untuk belanja TKDD hingga akhir Februari 2023 terealisasi sebesar Rp105,2 Triliun atau 12,9 persen dari APBN.
“Kenaikan belanja negara 1,8 persen (yoy) ini juga kita harapkan akan mendukung perekonomian kita,” urai Sri Mulyani.
Sedangkan dari sisi pembiayaan, realisasi sebesar Rp186,9 Triliun dengan pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman on track sesuai strategi pembiayaan tahun 2023.
Pembiayaan APBN tetap mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan akuntabel. Secara keseluruhan, postur APBN menunjukkan kondisi surplus Rp131,8 Triliun atau 0,63 persen PDB.
“Jadi inilah kondisi APBN hingga Februari 2023 yang kondisinya jauh lebih kuat dari Februari tahun lalu yang bisa dilihat dari posturnya dan juga dari sisi penerimaan maupun belanja,” lanjut Menkeu.
Menkeu menegaskan bahwa bahwa ekonomi global masih perlu diwaspadai karena hal ini memberikan adanya ketidakpastian yang sulit sekali polanya untuk ditebak. Perekonomian domestik diprediksi masih akan tetap membaik pada kuartal I dari sisi pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh data penerimaan negara yang terus membaik.
“APBN akan tetap menjadi instrumen yang kita jaga untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia dari shock yang mungkin akan terjadi entah karena (efek dari) perang (Rusia-Ukraina), entah karena harga energi, entah karena harga pangan, dan entah karena berbagai syok yang terjadi akibat ekonomi global harus kita antisipasi, dan oleh karena itu APBN akan terus responsif dan fleksibel,” pungkasnya.
Penulis: SN | Editor: Rifai
