Jakarta, Deras.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memimpin delegasi Indonesia pada kegiatan Asia Pacific Forum for Sustainable Development (APFSD) ke-10. Forum tersebut digelar di Bangkok, Thailand pada 27-30 Maret 2023.
Ada beberapa langkah strategis yang dibahas dalam forum diskusi berkelanjutan se-Asia Pasifik tersebut. Di antaranya untuk mencapai tujuan berkelanjutan yang ada pada poin-poin SDGs khususnya percepatan untuk memperbaiki kondisi setelah badai Covid-19 menyerang. Tentu saja kementerian/lembaga terkait dilibatkan dalam langkah tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“Indonesia akan menyampaikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk tujuan air bersih dan sanitasi layak, tujuan energi bersih dan terjangkau, tujuan industri, inovasi, dan infrastruktur, tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan, serta tujuan kemitraan untuk mencapai tujuan,” jelas Halim Iskandar dalam keterangan tertulis dikutip Deras.id, Kamis (30/3/2023).
“Karena itu, delegasi Indonesia meliputi pejabat dari BPK, Kemenko PMK, Bappenas, dan Kemendesa PDTT, juga turut serta pejabat dari Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian KLHK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan. Di samping itu, turut serta pula pejabat dari BRIN, BPS, dan SDGs Center Unpad Bandung,” tambahnya.
Lebih lanjut menteri yang akrab disapa Gus Halim ini menyatakan komitmen Indonesia untuk mewujudkan semua tujuan SDGs pada 2030. Salah satu caranya adalah melalui SDGs Desa yang menyentuh pada level desa, sebuah tatanan paling bawah yakni pondasi pembangunan Indonesia.
“Indonesia berkomitmen untuk mencapai SDGs pada tahun 2030, dan menyadari bahwa melokalkan SDGs sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. SDGs Desa adalah inisiatif Indonesia untuk melokalkan SDGs di tingkat desa, yang berfokus pada implementasi SDGs di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal,” ungkapnya.
Sebagai pencetus SDGs Desa, Gus Halim menjelaskan urgensinya yakni mayoritas wilayah yang diisi oleh pemerintahan desa. Ia yakin bahwa hal ini merupakan kebijakan strategis sehingga pemerintah berhasil mewujudkan seluruh poin SDGs Global pada 2030 sesuai target waktunya.
“Arah kebijakan ini strategis, karena pemerintahan desa mencakup 91 persen lokus pemerintahan terendah yang langsung berhubungan dengan warga, sementara 9 persen lainnya ialah kelurahan. Adapun warga negara ber KTP desa berjumlah 71 persen dari seluruh warga negara Indonesia. Alhasil, pencapaian SDGs di desa bisa menunjang 84 persen capaian SDGs Indonesia,” paparnya.
Hal tersebut disampaikan Gus Halim dalam pidato kunci pada event bertema Globalisation: Catalysing Local Implementation of Global Goals in Asia and the Pacific. Selain itu, beberapa jurus kunci lainnya yang akan diupayakan Indonesia untuk mencapai SDGs pada 2030 juga dibeberkan.
Penulis: Ifta l Editor: Saiful
