Jakarta, Deras.id- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri-RI) Muhammad Tito Karnavian, desak Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Bantuan Sosial (Bansos) di sisa tahun anggaran 2022.
Data yang dirilis Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri tanggal 4 November 2022 kemarin, total alokasi anggaran BTT se-Indonesia adalah Rp17.515,82 triliun. Namun alokasi anggaran tersebut baru direalisasikan 12,74 persen atau Rp2.231,68 triliun.
“Ini belanja tidak terduga ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua Provinsi, Kabupaten/Kota,” tegasnya.
Adapun untuk BTT di tingkat Provinsi, tercatat baru direalisasikan sebesar 6,25 persen, atau Rp 611,60 miliar. Sedangkan di tingkat Kabupaten rata-rata baru terealisasi sebesar 22,62 persen, atau Rp 1.302,32 trilliun, dan tingkat Kota baru tercapai 16,09 persen, atau Rp 317,76 miliar.
“Memang sebagian dana ini dicadangkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan keadaan emergency bencana, tapi sudah dikeluarkan surat, baik dari Kemenkeu maupun dari kami sendiri (Kemendagri. Red), (bahwa daerah. Red) dapat menggunakan (BTT) untuk penanganan inflasi,” jelasnya.
Pemanfaatan BTT untuk mengendalikan inflasi merupakan salah satu intervensi dengan menggunakan instrumen keuangan. Terlebih di sisa tahun anggaran 2022 masih terdapat BTT yang belum dioptimalkan.
“Bisa dimanfaatkan BTT ini untuk melakukan intervensi-intervensi, instrumen dari Kepala Daerah untuk melakukan intervensi pengendalian inflasi itu selain regulasi itu adalah instrumen keuangan. Dan di sinilah kita minta tolong manfaatkan betul BTT ini,” kata Mendagri.
Merujuk pada sumber data yang sama, realisasi Bansos juga dinilai masih jauh dari harapan. Dari total anggaran sebesar Rp 12.452,58 triliun, baru terealisasi 49,51 persen atau Rp 6.164,73 triliun.
“Mau diapakan satu setengah bulan menjadi SiLPA? Padahal rakyat memerlukan,” keluhnya.
Mantan Kapolri itu juga menegaskan jika beberapa Provinsi seperti Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan termasuk daerah yang tidak memiliki anggaran untuk bansos.
“Mohon Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ini termasuk (daerah) yang tidak mengganggarkan bansos ini, sehingga ketika terjadi keadaan yang kita tidak duga karena inflasi. Kenaikan harga barang perlu intervensi membantu masyarakat yang kurangmampu,” tutupnya.
Penulis: Putra Alam | Editor: Rifai
