Jakarta, Deras.id – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kritik tajam terhadap sistem hukum dan pelaksanaan Pemilu 2024. Hal tersebut di sampaikan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).
“Menurut saya masalah hukum kita akibat kita sendiri tidak punya daya juang, bahwa negara ini memang dibangun secara hukum. Tetapi kalau kita lihat sekarang, hukum kita itu menurut saya poco-poco. Coba bayangkan, dan orang sekarang kelihatannya tidak bisa ngomong (bebas) seperti saya,” ujar Megawati.
Megawati menyayangkan banyaknya peraturan yang diubah secara semena-mena tanpa dasar yang jelas. Dia mengingatkan bahwa banyak kader PDIP adalah “preman”. Megawati melanjutkan bahwa kader PDIP harus bersabar hal ini dia lakukan bukan untuk dirinya tetapi untuk bangsa indonesia, ada waktunya kita bersikap.
“Kali ini mereka bilang, aduh Ibu sabar banget, sudah diam aja, aku bilang nanti juga selesai. Karena apa, ini bukan buat saya, buat bangsa dan negara. Saya tidak mau bahwa negara kita dikocak-kacik enggak jelas dengan aturan-aturan yang diubah semaunya sendiri,” tegasnya.
Selain itu, Megawati juga mengkritik pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilainya diwarnai berbagai macam kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Salah satu putusan kontroversial yang disorot adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan warga berusia di bawah 40 tahun maju dalam pemilu presiden, asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Keputusan ini menuai kritik luas dari masyarakat, karena memuluskan langkah anak Presiden Joko Widodo untuk ikut pemilu presiden. Megawati menekankan pentingnya menjaga integritas hukum dan proses demokrasi yang adil dan transparan untuk masa depan bangsa dan negara.
Editor: Saiful
