Jakarta, Deras.id – Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi soal bentrokan demontrasi warga yang menolak pengembangan pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Mahfud menyebut bentrokan tersebut akibat kesalahpahaman antara warga dan pemerintah daerah di Pulau Rempang.
“Kasus Rempang diselesaikan karena ada kesalahpahaman. Itu Pak Bahlil ke sana,” ujar Mahfud MD di Hotel Pullman Bandung, Rabu (13/9/2023).
Mahfud menjelaskan bahwa ada kesepakatan yang tidak tersampaikan kepada warga Rempang terkait pengelolaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.
Sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
“Yang tidak tersiarkan itu kan bahwa pada tanggal 6 September sudah terjadi kesepakatan, tanah yang terikat dalam MoU itu 17.500 hektar, 2.000 akan segera dimanfaatkan dan itu sudah disepakati penduduk di situ 1.200 KK,” jelas Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan bahwa ia siap menjelaskan sisi kontruksi hukum jika diperlukan. Sebab hal tersebut perlu dijelaskan agar ada kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang bersengketa.
“Saya sendiri kalau diperlukan akan menjelaskan dari sisi konstruksi hukumnya, kita harus memberi kepastian hukum terhadap rakyat, terhadap investor, dua-duanya,” kata Mahfud.
Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk meninjau langsung ke Pulau Rempang.
Bahlil ditugaskan untuk menjelaskan kesepakatan antara pemerintah daerah setempat dengan warga terkait pengelolaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.
Jokowi menilai bentrokan tersebut disebabkan komunikasi yang kurang baik dari pemerintah daerah kepada warga. Sehingga perlu dikomunikasikan dengan baik antara kedua belah pihak agar ada solusi dari masalah tersebut.
“Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi,” ujar Jokowi, Selasa (12/9/2023).
Penulis: Diraf l Editor: Rifai
