Jakarta, Deras.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebutkan politik identitas bukan suatu hal yang dilarang dalam pemilu. Menurutnya, politik identitas boleh digunakan asal tidak menjatuhkan orang lain.
“Anda orang Jawa itu identitas politik, anda orang Islam itu identitas politik, tidak apa-apa bekerja dengan semangat itu,” ucap Mahfud di Surabaya, Selasa (28/2/2023).
Mahfud menjelaskan setiap orang mempunyai identitas politik. Menurutnya, boleh digunakan dengan prinsip semangat persatuan dan tidak merugikan orang lain.
“Tidak apa-apa bekerja dengan semangat itu. Tapi tidak boleh, politik identitas digunakan untuk membasmi orang lain,” katanya.
Bahkan Mahfud mencontohkan beberapa tindakan yang tergolong politik identitas. Sehingga memicu perpecahan dan konflik di tengah masyarakat.
“Pokoknya kalau saya dapat, kamu saya babat. Pokoknya kalau Islam dapat, Kristen saya sikat. Pokoknya kalau Jawa dapat yang tidak Jawa saya bersihkan, nah itu yang namanya politik identitas,” imbuhnya.
Mahfud menerangkan bahwa sebuah identitas boleh digunakan untuk semangat kebersamaan serta membangun Indonesia. Bahkan ia mengatakan, ceramah politik di masjid tidak menjadi masalah, asalkan sifatnya inspiratif.
“Oleh sebab itu, saya katakan, apakah di masjid boleh ceramah politik? Boleh, boleh tapi politik inspiratif, harus tegakkan keadilan, tegakkan hukum, berantas korupsi, pilih pemimpin yang jujur, itu politik inspiratif,” terangnya.
Sementara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menilai pihak yang memakai politik identitas bertujuan untuk menutupi kekurangannya. Menurutnya, biasanya mereka tidak mempunyai keberanian atau gagasan yang diberikan untuk masyarakat.
“Mereka menipu pemilih dengan artikulasi identitas. Politikus yang pakai identitas sebagai alat politiknya itu penipu,” tuturnya.
Gus Yahya menjelaskan politik identitas bisa berdampak memustahilkan musyawarah mufakat yang menjadi tradisi. Kondisi ini dianggap dapat merugikan bangsa.
“Sementara kompetisi politik ke depan itu bersifat absolut dan rasional enggak mungkin ada negosiasi dan nggak mungkin ada kompromi karena pertaruhannya institusi,” katanya.
Diketahui sebelumnya, Partai Ummat secara tegas menyatakan dirinya akan mengusung politik identitas di pemilu 2024. Bahkan pernyataan tersebut menuai beberapa tanggapan dari beberapa tokoh dan partai politik termasuk Bawaslu yang bertindak sebagai pengawas pemilu.
Penulis: Diraf l Editor: Rea
