Jakarta, Deras.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Papua Barat, Lamek Dowansiba, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang rencana program transmigrasi di Papua. Lamek menyampaikan kekhawatirannya bahwa program tersebut justru dapat menambah beban masyarakat lokal, mengingat Papua memiliki kompleksitas persoalan yang tinggi.
“Saya pikir Pak Presiden harus bijak juga dalam melihat hal itu, dan bisa mengutus tim khusus untuk mengkaji kembali soal wacana transmigrasi,” ujar Lamek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Lamek menekankan bahwa transmigrasi berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat Papua. “Kalau beban daerah bertambah lagi, saya yakin gejolak politik di Papua eskalasinya akan meningkat. Ini harus dikaji secara mendalam,” tegasnya.
Transmigrasi Papua dan Tantangan Sosial
Lamek menegaskan bahwa dirinya tidak menolak pembangunan yang digagas pemerintah, namun ia meminta agar rencana transmigrasi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Papua.
“Program ini harus dilihat dengan baik, apakah benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Papua atau tidak, mengingat persoalan yang kompleks di sana,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan di Papua. Menurutnya, pendidikan yang baik dapat membantu masyarakat lepas dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. “Kalau masyarakat berpendidikan, pasti mereka lebih berdaya dan terbebas dari penindasan,” ucapnya.
Pemekaran Kementerian dan Fokus Transmigrasi
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memecah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) menjadi dua kementerian: Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengatakan bahwa kementeriannya telah mendapat arahan dari Presiden untuk memperluas program transmigrasi ke Indonesia Timur, terutama Papua.
“Papua harus menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam konteks kesejahteraan, persatuan nasional, dan pengembangan wilayah,” ujar Iftitah saat upacara serah terima jabatan, Senin (21/10/2024).
Iftitah mengakui bahwa banyak tantangan yang dihadapi Kementerian Transmigrasi sebagai kementerian baru. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, terutama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, agar program transmigrasi dapat berjalan dengan baik.
“Mari kita bekerja bersama, bersinergi, dan berkolaborasi, baik di internal kementerian maupun dengan kementerian lain,” ajaknya.
Editor: Saiful
