Jakarta, Deras.id – Keterlibatan dua ormas keagamaan besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dalam pengelolaan tambang telah memicu kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Kritik ini muncul setelah kedua ormas tersebut menerima izin untuk terlibat dalam sektor industri tambang yang dianggap kontroversial oleh sebagian pihak.
Kritik Terhadap NU dan Muhammadiyah
Banyak pihak menilai bahwa keputusan NU dan Muhammadiyah untuk masuk dalam industri tambang bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial yang mereka kampanyekan. Sejumlah aktivis lingkungan dan tokoh masyarakat mengungkapkan kekhawatiran bahwa keterlibatan ini dapat merusak reputasi kedua ormas tersebut yang selama ini dikenal sebagai pelopor dalam isu-isu sosial dan lingkungan.
“Ini adalah sebuah ironi besar. Bagaimana mungkin ormas yang mengklaim peduli terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan justru terlibat dalam industri yang sering kali menjadi sumber kerusakan lingkungan dan konflik sosial?” kata Rini Susanti, seorang aktivis lingkungan yang ikut serta dalam demonstrasi di Jakarta hari ini.
Kedua ormas keagamaan tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan mereka dalam pengelolaan tambang bertujuan untuk memastikan bahwa praktik tambang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan. NU dan Muhammadiyah mengklaim bahwa mereka akan memantau dan mengawasi aktivitas tambang untuk memastikan bahwa operasi tersebut tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.
“Langkah ini diambil dengan niat baik untuk memperbaiki dan mengontrol industri tambang agar lebih bertanggung jawab. Kami percaya bahwa dengan keterlibatan kami, kami bisa mengarahkan industri ini untuk lebih berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ketua Umum PBNU, dalam sebuah wawancara.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir menambahkan, “Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan tambang mengikuti standar yang tinggi dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan sosial. Kami percaya bahwa melalui keterlibatan kami, kami bisa mempengaruhi praktik yang lebih baik di lapangan.”
Tanggapan Publik dan Langkah Selanjutnya
Kritik terhadap keputusan kedua ormas ini tidak hanya datang dari aktivis lingkungan, tetapi juga dari kalangan akademisi dan masyarakat umum yang menganggap bahwa tujuan awal keterlibatan NU dan Muhammadiyah dapat terabaikan oleh potensi konflik kepentingan dan dampak negatif yang mungkin timbul.
Banyak yang meminta agar NU dan Muhammadiyah mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan lebih fokus pada advokasi keberlanjutan lingkungan tanpa harus terlibat langsung dalam industri tambang.
“Lebih baik mereka tetap pada jalur advokasi dan pengawasan daripada terjun langsung ke dalam industri yang kontroversial ini,” ujar Dr. Yani Purwanto, seorang akademisi lingkungan dari Universitas Indonesia.
Kedua ormas keagamaan ini berjanji untuk mendengarkan kritik dan masukan dari masyarakat serta melakukan evaluasi terhadap keterlibatan mereka dalam sektor tambang. Mereka juga menyatakan akan melakukan dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa keputusan mereka tetap konsisten dengan prinsip-prinsip yang mereka anut.
Editor : Dinda
