Jakarta, Deras.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 134 pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki saham di 280 perusahaan. Hasil temuan tersebut, mayoritas kepemilikan sahamnya tercatat atas nama istri.
“Jadi yang kita temukan 134 ini untuk pegawai pajak saja dan itu saham yang dimiliki baik oleh yang bersangkutan maupun istri. Sebagian besar sih nama istri,” kata Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/3/2023).
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa lembaga anti rasuah menemukan hal tersebut berdasarkan hasil analisis database Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menurut aturan hukum, Pahala menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) tidak ada larangan bagi PNS untuk melakukan aktivitas tersebut asalkan beretika dan tidak berhubungan dengan pekerjaan.
“Yang berisiko kalau perusahaannya konsultan pajak, pekerjaan saya pegawai pajak tapi saya punya saham di konsultan pajak,” ujarnya.
Namun, jika dilihat dari hasil temuan nama-nama perusahaan yang dimiliki oleh 134 pegawai pajak ini berasal dari berbagai jenis unsur salah satunya katering.
Lebih Lanjut, kata Pahala bahwa KPK bakal mendalami 280 perusahaan tersebut dan kaitannya dengan 134 pegawai Ditjen Pajak akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
KPK juga selanjutnya akan mempelajari profil dari para pegawai Ditjen Pajak dan memeriksa apakah harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN sesuai dengan profilnya.
Begitu juga perihal kepemilikan saham, Pahala mengungkapkan pemilik saham wajib lapor LHKPN, karena dalam LHKPN hanya dicantumkan nilai sahamnya saja.
Diberitakan sebelumnya, KPK juga menemukan hasil kekayaan istri Rafael Alun eks pegawai Dirjen Pajak Direktur, Ernie Meike Torondek memiliki saham di dua perusahaan di Minahasa Utara. Bahkan ada juga saham dari istri pejabat pajak Wahono Saputro.
Penulis: Bahar | Editor: Rea
