Jakarta, Deras.id – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menanggapi pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyatakan aura Presiden Joko Widodo pindah ke Prabowo Subianto. KontraS menilai pernyataan Budi Gunawan itu telah melanggar profesionalitas dan netralitas.
“Pernyataan tersebut memiliki tendensi dukungan kepada Prabowo Subianto yang digadang-gadang akan menjadi calon Presiden kembali pada kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,” dalam rilis tertulis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Kamis, (23/03/2023).
Badan pekerja KontraS, Fatia Maulidiyanti mengatakan, perbuatan tersebut jangan dianggap sepele karena sudah jelas telah melanggar asas penyelenggaraan intelijen sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
“Instrumen intelijen berpotensi tidak profesional dan netral jika pimpinannya telah membuat pernyataan politis serta bahkan berpihak pada calon Presiden tertentu,” ucapnya.
Selain itu, menurutnya pernyataan Kepala BIN kepada Prabowo tersebut dapat disalahgunakan sebagai instruksi untuk memobilisasi instrumen intelijen negara untuk memenangkannya sebagai calon Presiden di 2024 mendatang.
“Hal ini jelas berbahaya, sebab dapat memperburuk situasi dan memunculkan konflik kepentingan (conflict of interest),” tuturnya.
Diketahui, KontraS mencatat bahwa kontroversi yang dilakukan oleh Budi Gunawan ini bukan kali pertama. Sebelumnya juga sangat aktif terlibat dalam penanganan COVID-19.
Hal tersebut salah satunya tercermin dalam instruksi Presiden Joko Widodo yang mengerahkan BIN agar terlibat dalam kegiatan vaksinasi dengan mengetuk pintu rumah warga (metode door to door).
Selain itu, BIN juga pernah terlibat dalam dalam sosialisasi terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP).
Penulis: Bahar | Editor: Saiful
