Kupang, Deras.id – Kolaborasi lintas sektor dalam pendampingan desa menjadi kunci utama percepatan pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan berbagai pihak bekerja sama, memadukan keahlian dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih terarah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nursaid, dalam kunjungannya ke Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Kamis (12/9/2024). Dalam kunjungan tersebut, Nursaid bertemu dengan perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan para pendamping lintas sektor untuk mengevaluasi pola pendampingan yang sudah berjalan.
“Saya menekankan pentingnya pola pendampingan yang efektif dan kolaboratif. Dengan pendekatan ini, pembangunan desa akan lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Nursaid dalam keterangannya dikutip Deras.id, Sabtu (14/9/2024).
Gagasan ini disambut antusias oleh peserta yang hadir. Camat Nekamese, Melkisedek Neno, mengusulkan agar kolaborasi dimulai sejak tahap perencanaan, karena perencanaan yang matang dengan data akurat menjadi pondasi bagi keberhasilan program-program pembangunan desa.
“Keberadaan teman-teman Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sangat membantu kami dalam hal koordinasi, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Kami berharap kolaborasi ini dimulai sejak awal agar data yang dihasilkan, seperti data stunting, kaum difabel, dan kemiskinan ekstrem, bisa lebih akurat,” kata Camat Neno.
Senada dengan Camat Neno, Koordinator Kecamatan Taebenu, Kristina Goo, menambahkan bahwa selama ini program dari berbagai sektor belum terkoordinasi dengan baik, sehingga seringkali informasi terlambat sampai ke pihak desa.
“Kami sependapat dengan Pak Camat. Selama ini, masing-masing program berjalan sendiri-sendiri, sehingga banyak informasi yang terlambat atau bahkan tidak sampai pada waktunya. Ini sangat mengganggu proses perencanaan desa,” kata Kristina Goo.
Sementara itu, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Andi Boli, juga mengakui bahwa tiap program memiliki sistem dan mekanisme tersendiri. Namun, ada beberapa momen di mana pendamping lintas program bekerja bersama, seperti saat Musyawarah Desa untuk menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Kami berharap kolaborasi ini bisa diperkuat agar kami lebih sering bekerja bersama demi kesejahteraan masyarakat desa,” tambahnya.
Pendapat serupa disampaikan oleh Yovri Manu, Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), yang juga sering terlibat dalam proses penetapan Dana Desa dan BLT. Kepala Desa Baumata Timur, Melkisedek Humau, SH, turut menyampaikan dukungannya terhadap gagasan ini.
“Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan desa berjalan secara konsisten dan berkualitas. Kami berharap ada wadah bersama agar informasi yang diterima masyarakat tidak saling bertentangan,” harap Kades Melkisedek Humau.
Menanggapi berbagai masukan, Nursaid menyimpulkan bahwa kolaborasi pendampingan lintas sektor merupakan kebutuhan mendesak. Pemerintah berencana membentuk Pokja Nasional yang melibatkan berbagai kementerian untuk menyelesaikan persoalan di desa.
“Kami akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa kementerian untuk merancang program kolaboratif yang diharapkan dapat berjalan mulai 2025,” jelas Nursaid.
Sejak lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Kementerian Desa telah melibatkan banyak Tenaga Pendamping Profesional. Di sisi lain, kementerian lain seperti Kementerian Sosial, BKKBN, dan Kementerian Pertanian juga memiliki program pendampingan yang berjalan di desa, dengan camat berperan sebagai koordinator di tingkat kecamatan sesuai PP 43 Tahun 2014.
Turut hadir dalam kunjungan ini, Tim PSM Ahli Utama Kementerian Desa, Ir. Ekatmawati, MM, unsur TAPM Pusat Rony Sulistio dan Nani Rahayu, Korprov NTT Zainul Airifin, serta TAPM Kabupaten Kupang.
Penulis: Saiful l Editor: Ifta
