Jakarta, Deras.id – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan Indonesia sedang darurat data. Pernyataannya ini berdasarkan adanya perbedaan antara jumlah desa dan penduduk yang dirilis antarinstansi sehingga bisa memunculkan polemik.
“Darurat data ini adalah persoalan serius. Terutama untuk mengambil kebijakan. Karena jika datanya salah, pasti kebijakan juga salah,” ujar LaNyalla dalam keterangannya, Senin (19/12/2022).
LaNyalla mengatakan basis data merupakan akar pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, jika ada perbedaan data yang dimiliki para pemangku jabatan maka kebijakan juga bisa tidak tepat sasaran.
Selain itu, perbedaan jumlah data juga dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini dapat menyebabkan muncul data DPT fiktif yang bisa merugikan Partai Politik maupun pesertalainnya.
“Saya pernah mengungkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat Pilkada Jawa Timur tahun 2008 silam. Diantaranya ketidaksamaan data yang dirilis Kementerian Desa, Kemenkeu, KPK, Kemensos, dan Kemenkes,” katanya.
“Apalagi mau memaksakan pemilu legislatif dan pilpres langsung di tahun 2024. Bisa runyam kalau faktanya kita masih seperti ini. Bisa saja ada DPT Fiktif yang tidak diketahui oleh partai politik dan peserta pemilu,” tambah LaNyalla.
Sementara itu, KPK pernah mengungkap setidaknya ada 16,7 Juta orang tanpa NIK yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam hal ini terjadi perbedaan yang mencolok terkait jumlah penduduk dan desa.
Penulis: Aldy l Editor: ifta
