Jakarta, Deras.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sektor industri properti. Salah satu yang menjadi tujuan yakni penyediaan perumahan layak huni dengan harga terjangkau.
“Kami berkomitmen setiap kebijakan yang dikeluarkan searah dengan harapan Presiden Joko Widodo agar sektor swasta termasuk pengembang bisa bergerak lebih baik dan cepat, sehingga ekonomi kita bangkit,” kata Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni di akun Instagram @kementerian.atrbpn, Rabu (14/12/2022) siang.
Raja menjelaskan jika saat ini pihak Kementerian ATR/BPN sedang melakukan penyusunan mekanisme kepemilikan rumah hingga harga yang diusulkan Real Estate Indonesia.
“Salah satunya percepatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan elektronik yang sekarang sudah berjalan. Kemudian, ada aturan kepemilikan properti asing termasuk batasan harganya yang juga diusulkan oleh Real Estate Indonesia (REI), serta kebijakan peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik untuk ruko dan rukan yang bukan bagian dari apartemen maupun perkantoran,” jelasnya.
Masyarakat tak perlu khawatir apabila lahannya sudah masuk kedalam Sawah yang Dilindungi (LSD). Raja menyampaikan jika izinnya sudah terbit sebelum keluarnya Keputusan Menteri tersebut, maka hak-haknya tetap berlaku.
“Berdasarkan arahan dari Menteri ATR/BPN terkait LSD yang izinnya sudah terbit maka hak-haknya tetap berlaku dan saat ini kami akan segera melakukan relaksasi sehingga pengembang tetap dapat melanjutkan pengembangan proyeknya,” sambung Wamen ATR/BPN dilaman www.atrbpn.go.id
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida (Totok) mengatakan, badai pandemi telah menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan termasuk industri properti. Ia meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis, terlebih di tahun 2023 yang dibayangi oleh isu resesi ekonomi global.
“Badai pandemi telah menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan termasuk industri properti. Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga telah mengambil langkah, salah satunya melalui Kementerian ATR/BPN dalam upaya penyelamatan perekonomian nasional. Kami sangat berterima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin baik ini,” terang Totok .
Totok juga berharap dengan adanya dorongan dari pemerintah seperti ini, pihaknya yakin akan mampu mempercepat kebangkitan properti di Indonesia.
“Ajang silaturahmi REI se-Indonesia bersama pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan lain di sektor industri properti ini diharapkan dapat menjadi panggung bersama untuk memastikan keberlanjutan dan kebangkitan bisnis properti,” tutupnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Bank Indonesia memutuskan untuk kebijakan down payment (DP) Nol Persen. Tak hanya itu saja, untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan properti hingga 31 Desember 2023 Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 50 persen.
Penulis: Redhy l Editor: Rifa’i
