Jakarta, Deras.id – Beberapa partai politik membidik sejumlah kader Nahdlatul Ulama (NU) untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden 2024. Menanggapi hal tersebut, PBNU tidak melarang jika kadernya ikut berkontestasi, namun jangan sampai menggunakan identitas NU sebagai alat kampanye politik.
“Siapa pun ya, walaupun orang NU ndak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik. Dia harus punya kredibilitasnya sendiri, harus punya prestasinya sendiri, dia harus punya tawarannya sendiri, bukan hanya sekadar mengandalkan asal NU saja,” kata Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kepada wartawan di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023).
Gus Yahya tidak mau ikut campur soal dukungan kepada salah satu calon presiden ataupun calon wakil presiden. Karena urusan tersebut sepenuhnya milik partai politik yang ikut berkontestasi pada Pemilu 2024.
“Silakan, itukan bukan urusan kami. Itu urusannya partai-partai silakan mau pilih siapa saja silakan dan kami mau liat apa tawaran-tawaran konkretnya,” tambahnya.
Siapapun yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres, PBNU tidak punya urusan untuk merestui ataupun mendukung kepada salah satu calon. Gus Yahya juga mempersilahkan masyarakat menentukan pilihannya sendiri.
“Mana urusan apa kita harus merestui siapa saja. Memangnya kalo sekarang sampean nanya merestui Ganjar Pranowo apakah saya harus jawab? Kan enggak usah jawab, bukan urusan kita. Apakah saya merestui Prabowo, ya ndak akan saya jawab wong bukan urusan kita,” tutur Gus Yahya.
“Wapresnya ini direstui? Ya ndak akan saya jawab wong bukan urusan kita, silakan masyarakat menilai sendiri ya,” pungkasnya.
Penulis: Kusairi l Editor: Ifta
