Jakarta, Deras.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipakai untuk belanja yang yang produktif. Hal tersebut dilakukan sebab Eropa kini mulai mengalami resesi.
“Mungkin dalam 1-2 minggu kemarin juga kita baca, di Eropa secara teknikal sudah masuk ke resesi. Informasinya yang jelek-jelek seperti itu. Oleh sebab itu, setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN, dari APBD, yang ada di BUMN, semuanya harus produktif. Karena memang cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah. Sekarang ini tidak mudah,” kata Presiden dalam keterangan tertulis dikutip Deras.id, Rabu (14/6/2023).
Jokowi juga meminta agar proses pembelanjaan APBN dan APBD diawasi. Model pengawasannya juga harus diubah dari prosedur menjadi berorientasi pada hasil akhir. Berdasarkan informasi yang diterima banyak APBN dan APBD berpotensi digunakan tidak optimal.
“Sekali lagi, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah, di sinilah pentingnya peran pengawasan. Peran pengawasan sangat sangat sangat penting. Ini perlu saya ingatkan pada semuanya, baik pusat maupun daerah, dalam penggunaan yang namanya anggaran, karena 43 persen itu bukan angka yang sedikit. Jadi, cara penganggarannya saja sudah banyak yang enggak benar,” ungkapnya.
Presiden menyoroti terkait perencanaan anggaran yang kurang tepat dalam beberapa program di daerah. Contohnya anggaran untuk beberapa program di suatu kabupaten, seperti penanganan stunting sampai dengan pembangunan balai pertanian justru 80 persennya hanya untuk honor rapat serta perjalanan dinas. Sedangkan 20 persennya untuk kegiatan konkret.
“Bapak, ibu sekalian inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu bisa produktif,” kata Jokowi.
Penulis: Risca l Editor: Rifai
