Jakarta, Deras.id – Kunjungan 5 Nahdliyin ke Israel bertemu dengan Presiden Isaac Hezrog atas inisiatif pribadi tanpa izin dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU) menuai banyak kecaman. Presiden Jokowi enggan berkomentar banyak, namun ia menegaskan bahwa sikap Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina sudah jelas, sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Ya ditanyakan saja ke PBNU. Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang,” kata Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan dikutp Deras.id, Rabu (17/7/2024).
Presiden Jokowi menyerukan pembelaannya terhadap rakyat Palestina atas agresi Israel yang dilakukan sejak Oktober 2023 lalu. Keberpihakan kepada Palestina itu merupakan bagian dari amanah UUD 1945.
Kelima pemuda NU yang bertemu dengan Presiden Israel, di antaranya 1 dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), 1 orang dari Pagar Nusa, 2 orang pengurus PP Fatayat NU, dan 1 orang dari PBNU DKI. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyerahkan kepada setiap ketua organisasi, baik badan otonom maupun lembaga, yang menaungi lima orang tersebut.
Zainul Maarif misalnya, seorang Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) akan segera menghadapi sidang etik dari pihak kampus. Sidang etik dilakukan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang bersangkutan mengingat kunjungan tersebut berdampak langsung bagi reputasi Unusia dan bertentangan dengan dengan nilai-nilai yang dianut Unusia
“Nanti kita akan serahkan, misalnya ini jelas dari PWNU Jakarta akan melakukan proses, termasuk dalam keterlibatan LBMNU Jakarta mengenai kesalahan dan sanksi ini. Mereka sudah melanggar. Semua engagement internasional harus melalui PBNU. Ini akan dilakukan proses, termasuk Unusia yang akan melakukan sidang etik untuk itu, begitu juga Pagar Nusa dan Fatayat NU,” tegas Gus Yahya
Dua pengurus PP Fatayat NU, yakni Izza Annafisatud Daniyah sebagai Wakil Koordinator Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, serta Nurul Bahrul Ulum sebagai Wakil Koordinator Bidang Media Informasi dan Litbang Fatayat NU akan diberikan sanksi. Atas kejadian tersebut, Margaret menyampaikan permohonan maaf terkait pertemuan dua anggotanya dengan Presiden Israel Isaac Herzog dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“PP Fatayat NU memohon maaf kepada seluruh warga Indonesia dan masyarakat dunia apabila telah mengakibatkan kegaduhan dan ketersinggungan dari sisi kemanusiaan universal sehubungan dengan adanya pertemuan tersebut,” jelas Ketua Umum PP Fatayat NU, Margaret Aliyatul Maemunah.
Wakil Ketua Badan Pengembangan Jaringan Internasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BPJI PBNU) Achmad Munjid mengecam dan mengkritik keras kunjungan tersebut, karena pertemuan itu sangat tidak tepat di tengah situasi global yang mengecam tindakan Israel terhadap Palestina. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia seharusnya bersikap tegas dalam mengecam tindakan genosida Israel.
“Seluruh dunia yang berpikir waras sekarang sedang mengutuk Israel karena kejahatan kemanusiaan mereka, genosida terhadap rakyat Palestina. Seluruh dunia sedang menjauhi Israel, kita harus menghukum Israel yang sangat rasis, tak berperikemanusiaan, dan mengabaikan hukum internasional,” ujar Achmad Munjid.
Editor: Ifta
