Jakarta, Deras.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa untuk menyelenggarakan event besar di Indonesia membutuhkan proses yang rumit. Jokowi merasa lemas saat mengetahui penyelenggara ajang balap MotoGP Mandalika tahun 2023 di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengurus sekurangnya 13 perizinan.
“Saya beri contoh MotoGP di Mandalika, saya cek kepada panitia, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja itu 8.000 orang. UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Begitu saya tanya bagaimana mengenai perizinan, ‘lemas’ saya, ternyata ada 13 izin yang harus diurus,” kata Presiden RI, Joko Widodo dalam keterangannya dikutip Deras.id, Selasa (25/6/2024).
Surat perizinan yang harus diurus untuk event tersebut mulai dari surat persetujuan desa, surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB dan IMI Pusat, surat rekomendasi dari polsek, polres, Polda NTB, hingga Mabes Polri. Penyelenggaraan event tersebut juga memerlukan surat dukungan dari RSUD NTB, dan dinas kebakaran.
Selain itu juga membutuhkan surat pemberitahuan kepada Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar, surat pemberitahuan ke Kawasan Ekonomi Khusus NTB, hingga surat pemberitahuan kepada Indonesia National Single Window (INSW).
“Kalau saya jadi penyelenggara event itu ‘lemas’ sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi izin yang sudah saya sebut, atau mungkin duit saya sudah habis dahulu sebelum event terjadi,” ujarnya.
Jokowi meyakini bahwa proses tersebut juga dialami oleh penyelengara acara lainnya, seperti konser musik. Salah satunya yakni konser grup band Coldplay di Indonesia dan Singapura pada 2023 lalu yang digelar dengan lama waktu berbeda.
Di Indonesia, Coldplay hanya manggung satu hari dan di Singapura digelar selama enam hari. Jokowi meyakini bahwa konser Coldplay di Singapura tetap dipadati WNI yang tidak berhasil mendapatkan tiket untuk pertunjukan di Indonesia.
“Sekali lagi, yang nonton itu separuh adalah dari Indonesia. Saya pastikan lebih dari separuh dari Indonesia, karena di sini tiketnya baru 20 menit saja sudah habis, tapi mau nambah (hari) tidak bisa. Kenapa? saya tanya ke penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet,” ucap Jokowi.
“Padahal yang saya dengar kualitas suara sound system waktu Coldplay di GBK dengan yang di sana, itu bagus yang di sini. Ini yang harus kita tepuk tangani. Tapi hanya dapat sehari. Inilah yang harus kita selesaikan,” imbuhnya.
Atas rumitnya proses perizinan tersebut, Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event dalam rangka mempercepat proses perizinan di Indonesia. Presiden menyampaikan digitalisasi sistem perizinan event yang diresmikannya sudah menerapkan open single submission (OSS) tang terintegrasi secara digital. Digitalisasi proses perizinan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pengurusan izin bagi para penyelenggara acara.
“Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita sehingga munculnya adalah sebuah cost yang lebih murah dan lebih terbuka, transparan,” tutur Jokowi.
Penulis: Risca l Editor: Ifta
