Nasional, Deras.id – Isu peralihan otoritas pengelolaan PT Taspen dan PT Asabri (Persero) mencuat setelah Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pengelolaannya lebih baik di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baginya, alangkah baiknya BUMN yang mengelola dana pensiun ASN dan TNI/Polri diserahkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Nah tinggal, ini yang saya bilang ke depan mungkin dana-dana pensiun (BUMN) seperti Asabri, Taspen ini lebih baik di bawah Menteri Keuangan, karena memang lebih baik seperti di sana (Kementerian Keuangan),” ujar Erick saat ditemui wartawan di gedung DPR/MPR, Rabu malam (10/7/2024).
Terkait rencana pelepasan BUMN, pengelola menghindari overlapping atau tumpang tindih antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Erick Thohir enggan merinci lebih jauh.
“Jadi supaya tidak ada overlapping BUMN di antara kementerian lain dan Kementerian BUMN,” tambah dia.
Namun menurut Erick, dirinya telah membuka permbicaraan dengan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan saat ini. Bahkan, aksi tersebut juga dituangkan dalam naskah Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN yang baru.
Perkembangannya hingga sekarang, Kementerian BUMN terus mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengkaji hingga memfinalisasikan RUU BUMN menjadi Undang-Undang baru.
“Sudah, (pembicaraan) salah satu proposal yang kita dorong juga dikonsolidasi yang namanya di dalam RUU BUMN juga itu kan,” tegas dia.
Sebagai tambahan informasi, Asabri merupakan BUMN yang mengelola program asuransi bagi para anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri.
Sedangkan, Taspen adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara. Selain ada BUMN yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri BUMN, terdapat beberapa BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan.
Sedangkan kaitannya dengan BUMN yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan karena berfungsi sebagai fiscal tool pemerintah, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan PT Geo Dipa Energi (GDE).
Penulis: M.F.S.A I Editor : Dinda
