Kupang, Deras.id – Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menyampaikan, pembangunan desa di wilayah perbatasan akan terus dioptimalkan. Hal itu karena memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah internal dan pengelolaan hubungan antar negara.
“Sebagai beranda, wilayah perbatasan memiliki peranan penting dan strategis bagi negara. Bukan sekedar menifestasi kedaulatan wilayah negara, wilayah perbatasan juga menjadi beranda negara,” kata Gus Halim saat membuka International Conference on Sustainable Rural Development in Border Areas, di Hotel Aston, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (13/1/2023) pagi.
Gus Halim menegaskan, desa yang berada di wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan prioritas pembangunan pemerintah. Pihaknya terus mendorong agar kerangka tersebut, bisa terwujud dan sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo.
“Bapak Presiden Joko Widodo, menempatkan pembangunan dari pinggiran Indonesia sebagai salah satu agenda strategis. Visi ini, sekaligus menegaskan pembangunan Indonesia dari desa,” jelas politikus PKB asal Jawa Timur tersebut.
Selain itu, Gus Halim juga menyebut pembangunan kawasan perbatasan, merupakan implementasi Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal itu berkaitan dengan pemerataan kue pembangunan desa diseluruh Indonesia.
“Undang-undang Desa meratakan kue pembangunan ke 74.961 desa seluruh Indonesia. Sebanyak 468 Trilliun rupiah dana desa sepanjang tahun 2015 sampai 2022,” ungkapnya.
Tak hanya kue pembangunan saja, kata Gus Halim, dana desa yang tersalur sejak tahun 2015 tersebut juga mampu mendongkrak kemandirian desa. Selain itu, pihaknya juga menyebut kebangkitan dan kemandirian desa terekam dalam Indeks Desa Membangun (IDM).
“Kebangkitan dan kemandirian desa, terekam dalam IDM 2015 sampai 2022. Desa mandiri meningkat menjadi 6.238 desa. Desa maju bertambah menjadi 20.249 desa. Desa berkembang juga meningkat dari 174 desa, menjadi 6.238 desa,” beber Doktor alumni UNY tersebut.
Dalam kesempatan yang sama Gus Halim menyatakan, desa merupakan entitas yang tahan terhadap krisis. Hal itu terbukti ketika virus Covid-19 merebak ke seluruh penjuru Indonesia, hanya desa yang tingkat kemiskinannya malah menurun drastis.
“Dampak pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak awal 2020, dan mulai meningkatkan kemiskinan kota dari 6,69 persen menjadi 7,5 persen. Justru kemiskinan di desa turun sebesar 0,32 persen, dari 12,85 persen menjadi 12,29 persen,” pungkas cicit pendiri NU, Kiyai Bisri Syansuri tersebut.
Sebagai informasi, konferensi internasional kali ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Resident Representative UNDP Norimasa Shimomura, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN H.E Ekkaphab Phantohavong, Coordinator Territorial Approach of SDGs OECD Stefano Marta, Deputy Director of Programs of SurfAid Indonesia Endah Setyaningsih, dan Project formulation advisor private sector partnership JICA Mariko Nakayama.
Penulis: Mhz | Editor: Rifai
