Nasional, Deras.id – Pemerintah dan masyarakat di level desa saat ini bisa membentuk badan keuangan berupa bank desa. Bank desa sangat bermanafaat karena bersentuhan dan dikelola langsung oleh masyarakat sehingga bisa membantu pembangunan di desanya.
Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyampaikan langsung keinginannya saat Rapat Pembahasan Penguatan Kelembagaan BUMDes dengan Lembaga Keuangan Desa, Selasa (21/5/2024) di Sleman, Yogyakarta.
Menteri Desa menjelaskan bahwa lembaganya saat ini membentuk sejumlah BUMDes Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang mendirikan perseroan terbatas lembaga keuangan mikro atau PT LKM. Pendirian dan operasional PT LKM didampingi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Halim Iskandar menilai jika jumlah BUMDes yang memiliki PT LKM semakin banyak maka potensi besar untuk membangun bank desa sangat mungkin terealisasi. Sekarang sudah terdapat 2.420 BUMDes Bersama LKD. BUMDes Bersama LKD merupakan gabungan dari beberapa BUMDes yang berada dalam satu kecamatan.
Menurutnya, jika banyak BUMDes yang membentuk layanan keuangan berupa bank desa, maka kebermanfaatan untuk masyarakat sangat besat. Modal yang berputar besar dan tujuan pemberdayaan masyarakat desa akan tercapai juga melalui sarana lembaga keuangan ini.
“Ini akan memberdayakan desa karena dia (bank desa) di desa tempatnya. Ini juga bisa menjadi pilihan baru di samping bank-bank umum dan bank daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat desa,” katanya.
Menteri Desa PDTT juga menegaskan bahwa perbedaan bank desa dengan bank umum atau bank daerah terletak pada modalnya yang berasal dari desa, dikelola oleh desa, dan keuntungannya akan kembali ke desa.
“Ide ini sudah pernah disampaikan kepada OJK yang siap melakukan pendampingan,” sambungnya.
Penulis: M.F.S.A I Editor : Dinda
