Jakarta, Deras.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berharap agar keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak mengubah budaya dan kearifan lokal desa-desa setempat. Kearifan lokal desa di sekitar IKN harus menjadi etalase desa-desa di Indonesia.
“Yang 14 (desa) itu kalau bisa jangan diubah jadi kelurahan. Supaya jadi etalase. Ini loh desa di Indonesia sebagus ini. Demokrasinya, transparansi pembangunannya, begitu juga dengan pelaksanaan kegotong royongan dan kerukunannya. Itu harapan kita ya beberapa (desa) itu diambil sebagai etalase,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Halim ini saat menerima audiensi dengan Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, di ruang kerjanya pada Jumat (24/2/2023).
Menurut Gus Halim, desa telah terbukti mampu mengoptimalkan berbagai program pembangunan hingga penyajian data secara transparan dengan asas musyawarah dan gotong royong. Oleh sebab itu keberadaan IKN harus bisa menjadikan desa terus berkembang dan maju.
“Soal transparansi data, di desa sudah terbiasa mulai Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan ditampilkan agar warga bisa ngecek. Namanya sudah masuk apa belum, kalau belum segera melaporkan,” kata Doctor Honoris Causa UNY itu.
“Kemudian setelah itu DPT, ditampilkan lagi, sehingga akhirnya membudaya,” imbuhnya.
Gus Halim mencontohkan BLT sebagai program pembangunan yang terus digulirkan dan menjadi perhatian bersama oleh seluruh warga desa. Dengan mengadopsi musyawarah desa, kata Gus Halim, BLT Dana Desa tersalurkan secara detail dan proporsional. Sehingga manfaatnya mampu menyerap kebutuhan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan.
“Kemarin waktu BLT Dana Desa, saya minta juga, ditampilkan juga. Siapa hasil pendataan yang dihasilkan oleh Musyawarah Desa. Ditampilkan juga by name by address,” tutur Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.
Gus Halim memastikan bahwa dengan dilakukannya Musyawarah Desa secara berkelanjutan, akan mampu mengevaluasi kelayakan pada kualitas hidup masyarakat secara bertahap. Dengan begitu, desa tidak saja menjadi objek, namun juga sebagai subjek pada pembangunan tersebut.
“Biar semua warga juga tau, oh iya itu layak. Oh itu nggak layak itu, ada yang komplain,” ujar Gus Halim.
“Transparansi seperti ini hanya bisa ditemukan di Desa,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Gus Halim dalam audiensi tersebut, Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PEID, Harlina Sulistyorini, Dirjen PPDT Eko Sri Haryanto, Dirjen PPKTrans, Danton Ginting Munthe, dan Kepala BPI Ivanovich Agusta.
Penulis: Danu l Editor: Ifta
