NTT, Deras.id – Badan Pusat Statistik (BPS) merespon imbauan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat kepada warga NTT agar berjalan kaki guna menekan inflasi. Berkaitan dengan hal itu, BPS mempertanyakan dasar kebijakan tersebut.
“Saya gak paham juga dasarnya apa gitu, perlu dicari juga. Perlu tahu komoditas apa yang memiliki bobot tertinggi dalam penghitungan inflasi di kota itu, itu baru bisa kita kaitkan, apakah jalan kaki bisa menahan inflasi. Kita sendiri juga gak paham beliau mengambil kebijakan seperti itu dasarnya apa,” ujar Direktur Statistik Distribusi BPS Efliza kepada wartawan, Rabu (1/3/2023).
Sementara Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, inflasi seharusnya dihitung berdasarkan harga komoditas yang biasa dikonsumsi masyarakat. Terkait dengan kebijakan Gubernur NTT tersebut, pihaknya masih belum memantau apakah bisa memengaruhi harga dan menekan angka inflasi.
“Luar biasa ini fenomenanya. Jadi inflasi ini dihitung berdasarkan harga komoditas yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi BPS belum memantau apakah imbauan ini (jalan kaki) nanti dapat mempengaruhi demand yang selanjutnya akan mempengaruhi harga dan pada akhirnya mempengaruhi inflasi. Jadi nanti kita lihat,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (1/3/2023).
Sedangkan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Lery Rupidara menyatakan, surat edaran yang dikeluarkan tersebut momennya berkaitan dengan isu inflasi. Surat edaran tersebut, kata Lery, sudah diteken pada 7 November 2022 lalu.
Lery Rupidara juga menambahkan, surat tersebut hanya bersifat imbauan kepada masyarakat agar berjalan kaki maupun bersepeda dengan jarak sesuai kemampuan.
“Edaran bersifat himbauan untuk berjalan kaki atau bersepeda bebas kemanapun berapa jarak pun terserah kemampuan dan kebutuhan setiap orang,” katanya.
Penulis: Putra Alam |Editor: Rifai
