Jakarta, Deras.id – Sutradara film kawakan Garin Nugroho menyampaikan pesan-pesan penting untuk Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Minggu (10/11/2024). Salah satunya mengenai hak asasi masyarakat atas kesenian dan kebudayaan.
“Pemerintahan Presiden Prabowo seharusnya mampu mewujudkan seni dan budaya sebagai hak asasi yang sejajar dengan hak politik dan hak ekonomi. Hak atas budaya dan seni merupakan hak dasar masyarakat sipil yang wajib didukung, dikembangkan, dilindungi dan diberi ruang untuk tumbuh subur dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa,” ujar sineas sekaligus seniman budayawan ini.
Kepemimpinan Prabowo, kata Garin, wajib mewujudkan beragam strategi ekonomi menumbuhkan proses pemajuan kualitas kreasi dan apresiasi seni dan budaya dengan dukungan politik dengan perlindungan hukum. Ini dilakukan dalam ekosistem yang sehat dan produktif, baik institusi, daya hidup para profesional, komunitas, maupun pendidikan.
Garin mengatakan pada setiap fase perkembangan revolusi teknologi dari 1.0 hingga 4.0, Indonesia selalu gagal menangkap momentum untuk melakukan lompatan peradaban baru.
“Pemerintahan Joko Widodo di era serba digital gagal menjadikan revolusi teknologi sebagai pendorong peningkatan kualitas warga dan penyelenggaraan negara,” ujarnya.
Kenapa? Menurut Garin karena negara tidak dikelola sebagai pemerintahan, tetapi selayaknya organisasi hiburan berbasis digital yang disertai ambisi kekuasaan politik dan ekonomi yang banal.
“Bahkan, ruang publik media baru menjadi ajang pameran yang membosankan proses politik dan hukum serta kehadiran politisi yang tidak beretika. Akibatnya, bangsa kehilangan arah dalam mencari kebaikan dan kebenaran, sehingga esensi daya hidup warga negara sebagai individu yang memiliki hak-haknya untuk mewujudkan masyarakat sipil yang berkualitas menjadi luntur,” katanya.
Untuk itu, kata Garin, sebagai bentuk balas budi kepada rakyat, Pemerintahan Presiden Prabowo perlu membentuk strategi budaya untuk mengelola revolusi industri 4.0 dan 5.0 guna mengembalikan hak-hak warga negara sebagai landasan kebangkitan bangsa.
