Jakarta, Deras.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto akan merombak Kementerian Keuangan dan membentuk Kementerian Penerimaan Negara setelah dilantik pada 20 Oktober 2024. Hal tersebut guna mendukung program-program strategis pada masa pemerintahan Prabowo nantinya.
“Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan,” kata Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah dalam keterangan dikutip Deras.id, Jumat (27/9/2024).
Kementerian tersebut bakal menjadi gabungan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, Burhanuddin belum mau mengungkap nama calon yang menduduki jabatan pimpinan tertinggi di lembaga baru tersebut.
“Saya kira nanti ya, mungkin bakal diumumkan nih. Saya tidak tahu persis kalau soal itunya (nama menteri) atau tidak boleh mengatakan yang saya tahu, gitu ya,” tutur Burhanuddin Abdullah.
Selain itu, Prabowo juga akan melakukan transformasi Kementerian BUMN. Menurutnya, nilai BUMN Indonesia mencapai US$ 1 Triliun, namun sumbangsih terhadap negara harus diperbaiki.
“Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang,” ujar Burhanuddin Abdullah.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi hal tersebut. Ia menyampaikan bahwa isu terkait kementerian baru di kabinet Prabowo masih dinamis.
“Bahwa segala sesuatu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika,” ujar Sufmi Dasco Ahmad.
“Bisa ada bisa enggak, itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih,” imbuhnya.
Diketahui, jumlah kementerian Prabowo-Gibran diisukan akan berjumlah 44. Prabowo juga akan membentuk zaken kabinet pada pemerintahannya kelak.
“Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yg ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Editor: Ifta
