Ekonom Kritik Iuran Tapera, Piter Abdullah: Kebijakan Itu Seharusnya Menonjolkan Manfaat Dulu, Bukan Bebannya

Nasional, Deras.id – Setelah disahkannya kebijakan baru Tapera oleh pemerintah, saat ini banyak pihak yang memberikan kritik pedas kepada aturan tersebut termasuk Ekonom.

Hal ikhwal yang menjadi poin kontroversial adalah beban iuran 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja. Sehingga menurut Pier Abdullah selaku Ekonom Segara Research Institute menganggap beban tersebut lebih dominan dari pada manfaatnya terhadap masyarakat.

“Menurut saya program ini tidak dirancang dengan cukup baik. Program itu sebaiknya mengedepankan manfaat. Manfaatnya dulu yang ditonjolkan, bukan bebannya dulu yang tampak,” jelas saat diwawancarai pada Rabu (29/5/2024).

Menurut Piter, poin penting dari Tapera terkait iurannya sudah wajar disorot banyak pihak. Sebab untuk membeli rumah di Idonesia sukar dilakukan dengan cara menabung, karena jumlah uang yang ditabung akan kalah cepat dengan lonjakan harga properti seperti rumah.

“Program ini tidak cukup bagus dirancang, karena tidak menunjukkan manfaat yang jelas, sementara biayanya sudah jelas duluan. Jadi orang menganggapnya ini bukan program untuk pekerja, tapi ini program untuk Tapera,” tegas dia.

Ekonom tersebut juga menilai bahwa masyarakat akan merasakan beban lebih dari iuran Tapera di tengah iuran lainnya seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab itulah, menurut Piter manfaat yang dihasilkan dari Tapera sangat kecil kendatipun jangka panjang.

Piter juga menjelaskan bahwa beberapa negara lain sudah melakukan hal serupa seperti Singapura melalui Central Provident Fund (CPF).

Kebijakan tersebut digunakan oleh masyarakat agar dapat memiliki residen permanen dengan potongan senilai 8 persen. Akan tetapi, iuran itu untuk berbagai keperluan selain perumahan seperti pensiun, kesehatan, pendidikan, dan down payment (DP) apartemen.

Sehingga Piter menilai agar kebijakan ini dipersiapkan lebih matang lagi dengan mempertimbangkan banyak aspek. Salah satunya dengan menyatukan berbagai macam potongan gaji atau dengan menggandeng pihak lain di pemerintahan untuk mendorong efektivitas dan manfaatnya.

Penulis: M.F.S.A I Editor : Dinda

Exit mobile version