Jakarta, Deras.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan di kalangan anggota Panitia Khusus (Pansus) melibatkan aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut merupakan upaya untuk mengungkap dugaan penyimpangan kuota haji tambahan, sebagai pangkal dari berbagai permasalahan dalam manajemen keberangkatan haji selama ini.
“Pansus Haji DPR membuka opsi untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti Polri atau juga KPK. Opsi ini semakin kuat mengemuka dalam diskusi internal pansus, terutama setelah mempertimbangkan perkembangan investigasi yang telah dilakukan,” kata Anggota Pansus Angket Haji DPR RI, Wisnu Wijaya dalam keterangannya dikutip Deras.id, Senin (9/9/2024).
Pansus Angket Haji menyesalkan sikap Kementerian Agama (Kemenag) dinilai tidak kooperatif selama proses penyelidikan dilakukan. Hal tersebut berdasarkan mangkirnya sejumlah pejabat Kemenag yang dipanggil oleh pansus, adanya dugaan pemberian keterangan dan/atau dokumen palsu oleh saksi terdahulu, serta dugaan tekanan yang dialami oleh para saksi.
“Selain menimbulkan kesan adanya upaya merintangi penyelidikan, sikap tidak kooperatif Kemenag juga dapat dimaknai sebagai bentuk pelecehan terhadap niat baik DPR yang menghendaki penyelesaian sengkarut dugaan penyimpangan kuota haji tambahan ini secara persuasif,” jelas Wisnu Wijaya.
Wisnu menyampaikan bahwa tindakan contempt of parliament (penghinaan terhadap parlemen) tersebut akan memperkuat dorongan Pansus Haji DPR untuk melibatkan aparat penegak hukum dalam kasus ini. Adanya aparat penegak hukum diharapkan dapat memperjelas berbagai indikasi penyimpangan yang ditemukan dalam serangkaian investigasi lewat rapat pansus dan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah tempat terkait.
Diketahui, Panitia Khusus Haji DPR RI memanggil para verifikator kuota haji khusus, reguler dan tambahan untuk dimintai keterangannya dalam rapat yang digelar di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024). Jalannya rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan verifikator kuota haji khusus yang digelar secara tertutup.
Editor: Ifta
