Jakarta, Deras.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeteksi adanya dugaan penyelundupan 5 juta ton bijih nikel ke China selama tahun 2021-2022. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK mengusut tuntas kasus tersebut.
“Jadi sebenarnya seperti tadi ada 5 koma berapa juta nikel penyelundupan. Pak Firli beri tahu saya sudah tahu ini pak (pencurinya). Memang saya sudah bilang eh usut daripada sumbernya, di mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa, berangkat darimana ya kita trace dengan digitalisasi,” tutur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kepada wartawan dikutip Deras.id, Selasa 18/7/2023).
Penyelidikan atas kasus ini dapat dilakukan dengan mudah. Sebab pelabuhan Indonesia pelayanan dan fasilitasnya sudah digital.
Indonesia mempunyai banyak sekali pelabuhan. Namun pemerintah saat ini memaksimalkan layanan kepelabuhan di 34 pelabuhan di Indonesia.
Sedangkan fokus lainnya adalah menutup ribuan pelabuhan tikus yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Luhut menyampaikan bahwa Satgas Laut telah dibentuk untuk mencegah terjadinya penyelundupan serupa.
“Satgas Laut sudah kita buat untuk tadi penyelundupan. Karena negara kita ini jangan lupa, negara kepulauan terbesar di dunia. Di Batam saja, kita sudah mengurangi pelabuhan Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan). Kita minta pelabuhan di Batam cuma berapa karena pelabuhan yang kecil-kecil itu sumber penyelundupan,” kata Luhut.
Sementara Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria tidak menyampaikan secara rinci terkait asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Namun, terdapat dugaan bahwa hal tersebut berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.
“Dari Indonesia, saya enggak menyebut dari IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park), tentunya dari Sulawesi dan Maluku Utara karena hanya dua daerah inilah penghasil nikel terbesar,” ujar Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria.
Penulis: Risca l Editor: Rifai
