Nasional, Deras.id – Hendrawan Supratikno selaku Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP mengingatkan agar proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dijalankan supaya tidak menjadi proyek gagal seperti Hambalang.
Kendati demikian, Hendrawan membenarkan mega proyek IKN memang memakan waktu pembangunan yang lama. Karena IKN merupakan proyek jangka panjang yang penyelesaiannya menjadi sebuah kota membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun.
“Jangan sampai gagal dan melahirkan kasus Hambalang (jilid) kedua misalnya. Semua orang ingin sebenarnya Ibu Kota Nusantara ini berhasil, tapi memang tidak mudah ya,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (3/7/2024).
Dewan dari Fraksi PDIP tersebut membenarkan bahwa untuk pembahasan terkait alokasi anggaran untuk pembangunan IKN tahun anggaran 2025 telah dibahas bersama pemerintah. Namun, angka pastinya baru akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat penyampaian RAPBN tahun anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.
“Nanti bulan September APBN 2025 diketok oleh DPR periode ini. Nah, itu baru tahu berapa angka-angka alokasinya,” jelasnya.
Hendrawan menjelaskan bahwa Presiden sudah menyampaikan terkait kebutuhan anggaran yang lebih besar agar dipersiapkan untuk menunjang pembangunan IKN tahun depan agar bisa berjalan sesuai rencana.
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam RAPBN 2025 kata Hendrawan memang telah mengakomodir belanja program-program yang akan dijalankan oleh pemerintahan mendatang dan telah dikoordinasikan dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kendatipun demikan, jika APBN yang telah disusun oleh pemerintahan saat ini kurang representatif, maka pemerintahan baru memiliki keleluasaan untuk melaksanakan APBN Perubahan (APBN-P).
Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Soedradjad Djiwandono, menilai dirinya lebih memprioritaskan program makan siang gratis ketimbang proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diusung oleh pemerintahan saat ini.
Soedradjad yang juga merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998 mengungkapkan bahwa proyek IKN masih membutuhkan perencanaan pembiayaan yang matang.
“Sekarang kalau kita mau utang terus-terusan, kita mau membangun ibu kota [IKN] dengan minjem?” katanya.
Penulis: M.F.S.A I Editor : Dinda
