Jakarta, Deras.id – Rapat kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementerian Kesehatan berlangsung panas. Hal ini terjadi setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan (POM).
“Pemerintah merasa tidak perlu diatur secara sendiri, secara komprehensif telah diatur dalam UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, termasuk perizinan sektor obat dan makanan serta ketentuan mengenai masa dan sanksi,” kata Budi Gunadi Sadikin saat membuka rapat kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (2/7/2024).
Menkes menjelaskan, Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) telah diatur dalam Undang Undang (UU) Kesehatan No 17 Tahun 2023. UU Cipta Kerja di dalam UU tersebut mengatur ketersediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan termasuk penggolongan obat, obat bahan alam, persyaratan produksi, dan peredarannya semuanya terwakili di UU Nomor 6 Ciptaker.
Alasan lain Menkes atas penolakan RUU POM tersebut karena sejak 2017, pemerintah telah mengatur BPOM sebagai lembaga non kementerian melalui peraturan presiden. Berdirinya BPOM secara mandiri memperkuat keseriusan pemerintah dalam perlindungan masyarakat terkait obat dan makanan.
Rapat berlangsung memanas sebab banyak anggota Komisi IX DPR RI mengajukan protes terhadap Menkes. Mereka menilai pihak Menkes arogan dengan langsung menolak dan penghapusan DIM RUU POM.
“Ini tidak boleh pemerintah semena-mena menghapus DIM yang kita ajukan, belum dibahas kok sudah dihapus, ini arogansi yang luar biasa, ini penghinaan ke DPR, main hapus tanpa dibahas lebih dulu tanpa ada komunikasi lebih dulu,” tuding Irma Chaniago dari Fraksi Gerindra, Selasa (2/7/2024).
Ia meminta untuk menghormati Komisi IX sebagai mitra kerja dengan berkomunikasi, membahas bersama tidak langsung menghapus begitu saja. Sementara Dewi Asmara Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar, mengaku heran lantaran di rapat sebelumnya menkes RI tak berikan DIM lengkap, namun di rapat kedua ini di Selasa (2/7) lebih dari 100 DIM dihapus.
“Ini maksudnya apa? Seperti dagelan srimulat saja, ya bercanda,” kata Dewi Asmara, saat melakukan protes dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (2/7/2024).
Penulis: HMD | Editor: Saiful
