Jakarta, Deras.id – Sebanyak 6 Juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor, termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Merespons hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan pendalaman.
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan, Dwi Astuti dalam keterangannya dikutip Deras.id, Kamis (19/9/2024).
Informasi ini disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto. Ia mengunggah tangkapan layar di Breach Forums, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024.
Teguh menyampaikan terdapat penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Adapun data yang bocor, yakni NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email, dan lainnya.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain,” jelas Teguh Aprianto dalam akun X @secgron.
Data yang bocor tersebut termasuk milik sejumlah tokoh penting. Data-data tersebut dibanderol senilai US$ 10 Ribu atau sekitar Rp152,96 Juta (kurs Rp 15.296).
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tutur Teguh Aprianto.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi memberikan titah khusus kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memitigasi hal ini. Pasalnya, NPWP merupakan instrumen perpajakan yang diurus langsung oleh Sri Mulyani melalui Direktorat Jenderal Pajak.
“Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya,” kata Jokowi.
Editor: Ifta
