Jakarta, Deras.id – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan impor beras. Menurutnya hal tersebut hanya merugikan para petani lokal Indonesia.
“Impor beras jelas rugikan petani,” ungkapnya di Instagram @cakiminow pada Rabu (4/1/2023).
Politisi yang akrab disapa Cak Imin ini menambahkan bahwa petani harus didukung dengan memenuhi fasilitas yang dibutuhkan. Pelatihan serta pemberian teknologi untuk menunjang hasil pertanian menjadi hal wajib yang harus didapatkan petani sehingga tidak ada lagi impor pangan.
“Pemerintah harus sekuat tenaga bantu fasilitasi infrastruktur, teknologi juga pelatihan yang baik agar produksi beras petani kita semakin produktif dan berkualitas,” tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggi Ermarini selaku Anggota DPR RI Fraksi PKB. Menurutnya jika kebijakan impor beras terus dilakukan, sama saja pemerintah menganggap para petani lokal gagal dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.
“Jangan sampai kebijakan di sektor pangan, terutama langkah impor beras masih saja dilakukan. Sebab itu sama saja menganggap produksi petani kita gagal mencukupi kebutuhan nasional” ujar Mantan Ketua Umum PP Fatayat NU tersebut di Instagram pribadinya @anggiermarini.
Selain itu, Pihaknya juga menyoroti terkait silang sengkarutnya basis data antar lembaga mengenai cadangan beras pemerintah (CBP). Data Bulog menyebutkan CBP tidak memenuhi target 1,2 Juta Ton sementara BPS sebagai sumber tunggal data produksi gabah dan beras nasional telah menyatakan bahwa stok di tingkat petani cukup, bahkan surplus 1,7 Juta Ton. Ia juga berpendapat bahwa perbedaan data tersebut harus diakhiri.
“Silang sengkarut ini harus segera disudahi. Jika kita menyandarkan data produksi beras pada BPS, sudah semestinya rekomendasi BPS-lah yang menjadi pegangan,” tutupnya.
Penulis: Fendi l Editor: Ifta
