Jakarta, Deras.id – Pemerintah telah menggelontarkan dana sebesar Rp8 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-selatan (KSS). Kedepannya akan ditargetkan dana hibah untuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) senilai Rp10 triliun, khususnya untuk negara berkembang.
“Saat ini dana LDKPI sebesar Rp8 triliun yang telah dikirimkan sejak 2022. Target kami suatu saat bisa mencapai Rp10 triliun untuk LDKPI atau Indonesian Aid Foundation,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan dikutip Deras.id, Senin (29/5/2023).
Dana hibah tersebut digunakan untuk memberikan bantuan bagi negara berkembang atau KSS. Pemerintah setiap tahun nantinya akan mengajukan dalam bentuk APBN. Dana tersebut akan digelontarkan sebagai dana abadi untuk LDKPI.
“Ini merupakan wujud nyata agar BUMN bisa go global. Selain itu, ini juga sesuai dengan amanat Presiden Jokowi untuk memperkuat diplomasi ekonomi” tutur Sri Mulyani.
Indonesia selama ini sudah memberikan bantuan kepada Afghanistan, Pakistan atau negara Kepulauan Pasifik melalui LDKPI. Sementara itu, LDKPI dan PT Bio Farma (persero) akan menggelontarkan 1.580 juta dosis Vaksin Pentavalen ke Nigeria sejumlah Rp30,3 miliar.
“Kemarin kami sudah memberikan bantuan kepada Pakistan yang terkena banjir. Atau nantinya kepada negara kepulauan pasifik yang menghadapi perubahan iklim. Ini akan menjadi tools diplomacy Indonesia ke depan,” ucap Sri Mulyani.
Pengiriman dosis akan dilakukan dalam 2 tahapan. Pertama, sebanyak 730.000 dosis vaksin telah digelontorkan. Kedua, akan dilakukan sekitar pertengahan bulan Juni 2023 dengan menggelontorkan 850.000 dosis vaksin.
PT Bio Farma (persero) diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka peluang dalam bentuk ekspor, investasi serta kerja sama dengan badan usaha lain di Nigeria. Sehingga Indonesia mendapatkan nilai ekonomi di masa mendatang.
Penulis: Risca l Editor: Rifai
