China Panggil Duta Besar Jepang atas Pembicaraan Beijing di KTT
Beijing, Deras.id – Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong memanggil duta besar Jepang atas pembicaraan masalah terkait China di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). KTT Kelompok Tujuh (G7) yang diselenggarakan di Jepang itu telah membahas problematika China yang membuat Beijing marah.
“Jepang berkolaborasi dengan negara-negara lain di KTT G7 dalam kegiatan dan deklarasi bersama, untuk mencoreng dan menyerang China,” kata Sun, seperti dikutip dari aljazeera.com, Senin (22/5/2023).
Sun juga mengatakan bahwa Jepang sangat mengampuni urusan dalam negeri China, melanggar prinsip dasar hukum internasional dan kesepakatan dari empat dokumen politik antara China dan Jepang.
Diketahui, para kepala terkaya di dunia yang bertemu di kota Hiroshima Jepang menyatakan keprihatinan serius tentang meningkatnya ketegangan di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Bukan hanya itu, pada pertemuan G7 juga membahas tentang situasi hak asasi manusia di China, termasuk di Tibet dan Xinjiang.
Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh negara-negara G7 pada hari Sabtu memilih China untuk menjadi pembahasan, termasuk dari Taiwan dan klaim maritim hingga pemaksaan ekonomi dan hak asasi manusia. Akan tetapi menggarisbawahi ketegangan antara Beijing dan kelompok negara-negara kaya termasuk Amerika Serikat (AS).
Selain itu, Rusia sekutu dekat China yang juga disebut dalam pernyataan G7 atas invasinya ke Ukraina, mengatakan KTT itu adalah inkubator untuk histeria anti-Rusia dan anti-China.
Kemudian, kedutaan besar China di Inggris pada hari Minggu mendesak London untuk berhenti memfitnah China, setelah Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan Beijing merupakan tantangan terbesar dunia untuk keamanan dan kemakmuran.
Sementara, Presiden AS Joe Biden mengatakan dia mengharapkan mencairnya hubungan yang membeku dengan China. Melihat hubungan antara keduanya semakin memanas atas LCS dan yang lainnya.
Untuk diketahui, G7 adalah kelompok dari negara-negara demokrasi industri terkemuka tanpa sekretariat permanen atau status hukum, yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat (AS).
Penulis: Andre l Editor: Saiful
