BeritaPolitik

Cak Imin Beberkan Soal Koalisi PKB dan PBB

Jakarta, Deras.id Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menerima kunjungan politik Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) didampingi beberapa petinggi PBB di Kantor DPP PKB, Jakarta. Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut mengatakan pihaknya telah berkoalisi dengan PBB. Namun ternyata hal tersebut tidak tertuju pada pemilu 2024 mendatang.

“PKB dan PBB sudah berkoalisi di Kementerian Ketanagakerjaan,” ujar Cak Imin di Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Diketahui Kader PKB Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan telah berdampingan dengan kader PBB Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Menurut Cak Imin menjalin silaturahmi antar partai politik sangat penting menjelang pemilu 2024.

“Moga-moga habis silaturahmi ini habis meningkat lagi kerja sama lebih strategis ke depan,” kata Cak Imin.

Baca Juga:  Airlangga dan Cak Imin Buka Peluang Lebur KIB dan KIR Jadi Satu Koalisi

Cak Imin menyambut kedatangan Yusril dengan baik. Ia juga mengaku telah lama tidak bertemu empat mata dengan politisi sekaligus akademisi bidang hukum itu.

“Sudah lama sekali ketemu mungkin di acara-acara saja,” lanjut Cak Imin.

Tidak hanya itu, kedatangan Yusril disambut langsung oleh Wasekjen PKB Hasanuddin. Dalam pertemuan tersebut Yusril dipuji karena datang tanpa supir dan pengawal.

“Wah ini dia, satu-satunya ketum partai yang nyetir sendiri,” ungkap Sekjen Hasan.

“Sudah saatnya juga yang begini menyetir Indonesia, haha…,” candan Hasan.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengunjungi kantor DPP PKB untuk melakukan diskusi empat mata dengan Cak Imin. Menurutnya kedatangan tersebut untuk membahas koalisi dan mempertahankan eksistensi partai Islam yang sudah berdiri sampai saat ini.

Baca Juga:  PKB: Golkar Wajib Setuju Duet Prabowo-Muhaimin Jika Gabung KKIR

“Bahas koalisi dan bagaimana caranya mempertahankan eksistensi Partai Islam, agar jangan lenyap ditelan zaman,” pungkas Yusril.

Yusril juga menuturkan bahwa sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan PPP untuk membahas hal yang sama. Ia menyebut kekuatan politik yang ada di Indonesia harus seimbang antara Islam dan nasionalisme.

“Di negeri kita ini dua kekuatan politik besar tetap harus ada islam dan nasionalisme, kekuatan politik islam makin terkikis oleh pragmatism dan politik uang,” tegas Yusril.

Penulis: Fia l Editor: Ifta

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Mohon Matikan AdBlock di Browser Anda