Jakarta, Deras.id – Bupati Meranti, Mohamad Adil menilai Pemerintah Pusat tidak fair dalam kebijakan dana bagi hasil (DBH) tambang minyak di kepulauan Meranti.
Menurutnya, dana yang diberikan ke Kabupaten Meranti tidak sebanding dengan hasil minyak yang didapatkan dari wilayahnya.
“Jadi kalau daerah miskin ada minyak bapak ibu ambil uangnya entah di bawa ke mana, pemerataan, pemerataan ke mana seharusnya kami ini yang menjadi prioritas,” ujar Adil dalam kanal Youtube Diskominfotik Provinsi Riau, Minggu (11/12/2022).
Atas kondisi itu, ia merasa pemerintah Republik Indonesia tidak mau mengurus wilayah dan rakyatnya. Ia mengancam bergabung menjadi bagian Malaysia dan angkat senjata.
Lebih lanjut, Adil mempertanyakan mengapa produksi minyak meningkat tapi hasil yang dibagi ke Meranti justru menurun. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan bagi hasil tersebut, ia mengancam akan pindah ke negara tetangga.
“Maksud saya, kalau bapak tak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti kasihkan kami ke negeri sebelah,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menegaskan apakah perlu rakyat Meranti sampai angkat senjata untuk memperjuangkan haknya.
“Apa perlu Meranti angkat senjata, kan tak mungkin,” pungkas Adil.
Sebagai informasi, saat ini Meranti hanya mendapat bagian US$60/barel dari eksplorasi minyak bumi di wilayahnya, dalam tuntutannya Bupati Meranti menginginkan tahun 2023 Meranti mendapatkan bagian US$100/barel, hal itu dikarenakan Meranti masih masuk dalam wilayah tertinggal, sehingga perlu dukungan penuh dari Pemerintah Pusat termasuk soal DBH tersebut.
Penulis: Brian | Editor: Dian Cahyani
