Jakarta, Deras.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan laporan terbaru mengenai faktor penyebab inflasi di Indonesia untuk bulan Juli 2024. Menurut data yang dirilis hari ini, biaya pendidikan menjadi penyebab utama lonjakan inflasi pada bulan lalu, mengungguli faktor-faktor lainnya seperti harga pangan dan energi.
Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan biaya pendidikan pada Juli 2024 secara historis menyumbang inflasi pada momen masuknya tahun ajaran baru bagi SD, SMP, dan SMA.
“Komoditas penyumbang inflasi dalam kelompok pendidikan adalah biaya sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang menyumbang masing-masing 0,01%,” jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (1/8/2024).
Per Juli 2024, Kelompok Pendidikan mengalami inflasi pada Juli 2024 sebesar 0,69% dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Sebagai tambahan informasi berikut detail penyebab terjadinya inflasi dari sektor pendidikan.
- Peningkatan Biaya Pendidikan Salah satu faktor utama yang memengaruhi inflasi adalah kenaikan biaya pendidikan di berbagai jenjang. Sekolah dan perguruan tinggi di berbagai daerah telah meningkatkan tarif uang sekolah, biaya pendaftaran, dan berbagai biaya tambahan lainnya. Kenaikan ini dikaitkan dengan kebutuhan untuk menutupi biaya operasional yang meningkat dan investasi dalam fasilitas pendidikan.
- Perubahan Kurikulum dan Kualitas Pendidikan Beberapa lembaga pendidikan juga melakukan pembaruan kurikulum dan peningkatan kualitas pengajaran yang memerlukan alokasi dana tambahan. Kenaikan biaya ini diteruskan kepada orang tua sebagai bagian dari biaya pendidikan.
- Kenaikan Gaji Pengajar Kenaikan gaji bagi tenaga pengajar dan staf pendidikan, sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dan peningkatan standar hidup, turut berkontribusi pada peningkatan biaya pendidikan. Hal ini berdampak langsung pada beban biaya yang harus ditanggung oleh siswa dan orang tua.
Laporan BPS ini telah memicu berbagai tanggapan dari masyarakat dan pemerintah. Banyak orang tua dan siswa merasa terbebani oleh kenaikan biaya pendidikan, yang menambah beban pengeluaran rumah tangga mereka. Keluhan mengenai dampak kenaikan biaya pendidikan terhadap daya beli dan kesejahteraan ekonomi keluarga mulai mengemuka di media sosial dan forum-forum masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan biaya pendidikan dan mempertimbangkan langkah-langkah untuk meringankan beban orang tua. Mereka juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan biaya pendidikan.
BPS mengingatkan bahwa inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah diharapkan dapat merespons dengan kebijakan yang dapat menyeimbangkan kebutuhan anggaran pendidikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
Selain itu, pengawasan terhadap kenaikan biaya pendidikan dan penyesuaian kebijakan yang lebih bijaksana diharapkan dapat membantu menstabilkan inflasi di masa mendatang. BPS akan terus memantau perkembangan dan memberikan laporan berkala untuk memastikan bahwa informasi ekonomi tetap transparan dan akurat
Editor : Dinda
