Dakar, Deras.id – Pengadilan Dakar menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap pemimpin oposisi Ousmane Sonko. Putusan itu membuat para pendukung protes yang mengakibatkan bentrok antara polisi dan demonstran.
“Kami telah mencatat dengan penyesalan, kekerasan yang menyebabkan penghancuran properti publik dan pribadi. Setidaknya sembilan kematian di Dakar dan Ziguinchor,” kata Menteri Dalam Negeri Antoine Diome, seperti dikutip dari aljazeera.com, Jumat (2/6/2023).
Aksi protes tersebut diwarnai dengan pembakaran mobil dan bus di Ibu Kota Dakar. Selain Dakar, di wilayah Ziguinchor tempat Sonko menjadi wali kota tahun 2022 juga terjadi protes besar-besaran.
Sonko yang berusia 48 dituduh atas pelecehan seksual terhadap seorang wanita dan mengancam pembunuhan terhadapnya. Tetapi, dia membantah melakukan kesalahan dan mengatakan tuduhan itu sebagai motif politik.
Dengan penyelidikan yang berlangsung, pengadilan membebaskan Sonko dari tuduhan itu, namun memutuskan dia tetap bersalah dan ditahan. Mantan wali kota itu, dinyatakan bersalah karena pelanggaran perilaku tidak bermoral terhadap seseorang yang di bawah umur 21.
Lalu, Kementerian Kehakiman menguatkan bahwa pemimpin oposisi itu bisa dibawa ke penjara kapan saja. Sementara, polisi tetap berjaga-jaga di sekitar rumahnya saat kerusuhan berkobar di ibu kota dan di wilayah Ziguinchor.
Diketahui, bentrokan pecah setelah pengadilan mengeluarkan keputusan dan menyebabkan diskualifikasi Sonko dari pencalonan presiden tahun depan.
“Dengan vonis ini, Sonko tidak bisa mencalonkan diri,” ujar pengacara Sonko, Bamba Ciss, mengutip Undang-Undang Pemilu Senegal.
Secara terpisah, Sonko mengajukan banding untuk hukuman penjara enam bulan yang ditangguhkan karena pencemaran nama baik. Partai PASTEF Sonko mengatakan dalam pernyataan bahwa putusan itu adalah bagian dari plot politik dan meminta warga untuk menghentikan semua aktivitas protes di jalan.
Untuk diketahui, demonstrasi sering terjadi di Senegal dan meningkat menjelang pemilu. Ditambah masa jabatan kedua Macky Sall menjadi gejolak untuk negara yang dipandang sebagai salah satu negara demokrasi terkuat di Afrika Barat.
Penulis: Andre l Editor: Ifta