Jakarta, Deras.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menilai terdapat sejumlah permasalahan dalam implementasi Jaminan Kesehatan Nasional. Permasalahan tersebut yakni data antara dinas sosial dan BPJS belum singkron, serta cenderung jadi beban APBD.
“Data base kepesertaan program JKN seharusnya diintegrasikan dengan data milik kementerian sosial, kemendagri, secara real time dan valid sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan baik oleh daerah dan masyarakat,” ujar Ketua BAP DPD RI Ajiep Padindang di akun Instagram @dpdri, Kamis (2/2/2023) siang.
Ajiep Padindang menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan pernah alami defisit pembiayaan tahun 2018-2020 sebesar Rp 64,64 Trilliun. Akibatnya, pemerintah menaikkan tarif semua jenjang kelas tetapi masih belum bisa atasi persoalan.
“BAP DPD RI juga mendorong adanya sinergi dan sinkronisasi data yang kuat antara DPD RI dengan Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan dalam menangani berbagai isu terkait kepesertaan BPJS Kesehatan,” terangnya.
Selain itu Ajiep Padindang juga menilai, BPJS saat ini belum bisa memberikan pelayanan yang berkualitas, serta pemberian obat efektif dan terjangkau untuk semua orang.
“Hal ini disebabkan karena BPJS Kesehatan belum melakukan upaya yang optimal dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain untuk memastikan agar pemberi kerja melaporkan dan mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Program JKN,” tutupnya.
Penulis: Redhy | Editor: Rifai
