Jakarta, Deras.id – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana pemerintah untuk memberlakukan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), dengan fokus khusus pada jenis BBM subsidi seperti Pertalite. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengoptimalkan distribusi energi dan mengurangi beban subsidi pemerintah.
Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Bahlil menyatakan bahwa kebijakan ini akan diterapkan dalam waktu dekat, dengan tujuan utama untuk mengatasi ketimpangan dalam penggunaan BBM subsidi dan mendorong efisiensi energi.
“Kami akan melakukan penyesuaian dalam sistem distribusi BBM, khususnya Pertalite, untuk memastikan bahwa subsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” kata Bahlil.
Pemerintah berencana untuk menerapkan mekanisme baru yang akan membatasi akses terhadap BBM subsidi berdasarkan kriteria tertentu. Salah satu langkah yang akan diambil adalah penerapan sistem kuota dan kartu pintar untuk pembelian BBM. Setiap kendaraan akan didaftarkan dan diidentifikasi, serta memiliki alokasi kuota yang akan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi BBM subsidi oleh kendaraan yang tidak memenuhi syarat, seperti kendaraan mewah atau kendaraan dinas perusahaan yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mencegah penyalahgunaan.
“Dengan langkah ini, kami berharap dapat memastikan bahwa subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, seperti kendaraan pribadi yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Kami juga ingin mengurangi dampak negatif dari subsidi yang tidak tepat sasaran terhadap anggaran negara dan lingkungan,” tambah Bahlil.
Keputusan ini mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan pelaku industri. Beberapa pihak mendukung kebijakan ini sebagai langkah yang perlu untuk mengurangi beban anggaran negara dan mendorong penggunaan energi yang lebih efisien. Namun, ada juga kekhawatiran terkait potensi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari-hari. Seorang pengusaha transportasi, Andi Pratama, menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi kenaikan biaya operasional.
“Jika ada pembatasan dan harga BBM subsidi naik, tentu akan berdampak pada biaya operasional kami. Kami berharap pemerintah bisa memberikan solusi yang adil dan mempertimbangkan dampak bagi sektor-sektor tertentu,” ujar Andi.
Di sisi lain, pemerintah berjanji akan melakukan sosialisasi yang intensif dan memberikan panduan kepada masyarakat terkait implementasi kebijakan ini. Pemerintah juga berkomitmen untuk menyediakan opsi dan dukungan bagi mereka yang terdampak, seperti bantuan sosial atau insentif untuk penggunaan kendaraan berbasis energi alternatif.
Kebijakan ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang dengan menciptakan sistem subsidi yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta mendukung transisi menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
Editor : Dinda
