Atasi Masalah Transmigrasi, Kemendes PDTT Luncurkan Program TALI PEGAS

Jakarta, Deras.id Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi desa termasuk terkait transmigrasi. Salah satunya melalui program Digitalisasi Pemetaan dan Pembangunan Geodatabase (Tali Pegas) yang diluncurkan di Swisbell Hotel Kalibata, Jakarta pada Kamis, (20/072023).

“Percepatan penyelesaian masalah tanah menjadi atensi pemerintah dalam pemenuhan hak normatif warga transmigrasi,” kata Danton Ginting Munthe selaku Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT saat membuka acara FGD Kepmen Penyelesaian Masalah Tanah Transmigrasi dan Peluncuran Tali Pegas.

Transmigrasi merupakan program pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meratakan pembangunan. Kendati demikian, sejak pertama dilakukan pada November 1905 di Lampung, ada beberapa masalah muncul terkait hal tersebut.

Di antaranya adalah berkaitan dengan lahan transmigrasi maupun konflik yang muncul akibat adanya perbedaan pendapat maupun etnis. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya secara konvensional maupun digital dilakukan.

Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (PSP&PSKP) Kemendes PDTT Rosyid Althaf. Ia mengatakan bahwa digitalisasi pemetaan dan pembangunan Geodatabase atau dikenal dengan Tali pegas mampu menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tanah transmigrasi, sehingga mempercepat penerbitan sertifikat SHM.

Kendati demikian, hal ini tidak bisa jika hanya dilakukan oleh Kemendes PDTT saja. Maka perlu ada kerja sama lebih lanjut dengan K/L terkait.

“Tentu butuh kerja kolaboratif lintas sektor secara simultan. Biar masalah-masalah ini cepat selesai,” ujarnya.

Sekadar informasi, acara peluncuran program ini diselenggarakan Direktorat pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Kemendes PDTT. Fokusnya adalah pada strategi penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi di Indonersia.

Acara tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang hadir secara secara langsung maupun melalui online. Sementara narasumber yang hadir antara lain Kartika Listriana selaku Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan Kemenko Bidang Perekonomian, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK Herban Heryandana, Direktur Landreform ATR BPN Dadat Dariyatna, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kenterian ATRR/BPN Hasan Basri Nata Menggala, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri Amran, Kepala Kanwil Pertanahan Nasional Provinsi Kalbar Andi Tenri Abeng, dan LAN RI Brisma Reinaldi.

Penulis: Saiful I Editor: Ifta

Exit mobile version