Alih Fungsi Tambak Udang, Jokowi Bidik Potensi Rp230 T Kebutuhan Ikan Nila Dunia

Karawang, Deras.id – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmikan tambak ikan nila hasil alih fungsi tambak udang yang tidak produktif di Karawang, Rabu (8/5/2024).

“Sebanyak 78 ribu hektare tambak udang di Pantura telah lama tidak dimanfaatkan, sementara memiliki potensi besar untuk dialihfungsikan menjadi tambak ikan nila yang produktif,” tulis Jokowi dalam keterangan resminya, Rabu (8/5/2024).

Menurut Jokowi, alih fungsi tambak tersebut dilakukan karena permintaan ikan nila di pasar dunia tahun ini sedang tinggi yang mencapai US$ 14,4 miliar atau kurang lebih Rp230 triliun.

“Yang akan kita siapkan, karena kalau untuk tambak udang sudah nggak mungkin lagi dan yang paling mungkin sekarang ini adalah ikan nila dipakai untuk tambak ikan nila, yang memiliki demand pasar dunia yang sangat besar sekali,” sambungnya.

Presiden Jokowi meminta peluang tersebut dimanfaatkan dengan baik, karena tambak ini berpotensi menghasilkan ikan 80 ton per hektare. Bahkan Jokowi menyebut pemerintah telah menghitung anggaran untuk membuka tambak ikan nila di atas lahan seluas 78 ribu hektare membutuhkan anggaran sekitar Rp13 triliun.

Di samping itu, Jokowi memberikan apresiasi terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) yang melakukan alih fungsi tambak udang tersebut.

“Saya mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah membuat model agar dapat mengetahui manfaat yang akan dihasilkan dari upaya alih fungsi, dan memperkirakan tambak ini dapat memproduksi 4 juta ton per tahun,” ujar Jokowi.

Menurutnya, ini adalah langkah konkret untuk menggerakkan roda perekomonian lokal khususnya menciptakan lapangan kerja baru.

“Saya yakin, keberhasilan model pengembangan kawasan tambak ini kedepan dapat secara signifikan menggerakkan ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja yang luas,” imbuhnya.

Dalam peresmian tersebut, Jokowi didampingi Menteri Perdangan Zulkifli Hasan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Abdullah Azwar Anas dan Kepala BLUPPB Karawang.

Penulis: Fausi | Editor: Dinda

Exit mobile version