Jakarta, Deras.id – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, memberikan pernyataan penting terkait penanganan ribuan lahan bermasalah di ibu kota negara (IKN) yang baru, Nusantara. Dalam konferensi pers di Jakarta, AHY menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil tindakan gegabah dalam proses penggusuran lahan yang menghadapi sengketa atau permasalahan hukum.
“Kami memahami bahwa pemindahan ibu kota adalah proyek besar yang melibatkan banyak aspek dan tantangan, termasuk masalah lahan yang belum sepenuhnya teratasi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses penggusuran dan pemindahan lahan dilakukan secara hati-hati, adil, dan sesuai dengan hukum,” ujar AHY.
Pernyataan AHY merespons kekhawatiran publik terkait proses penggusuran ribuan lahan yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Sebelumnya, sejumlah laporan mengungkapkan adanya sengketa lahan yang melibatkan warga lokal dan pengklaim lain di area IKN yang menambah kompleksitas proyek pemindahan ibu kota.
AHY menyebutkan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni yang juga Plt Wakil Kepala Otorita IKN terus mengawal situasi yang ada di sana dan terus melakukan kunjungan lapangan.
“Sebetulnya dari sekian ribu yang ada, memang 2.086 hektare itu masih ada beberapa lokasi yang masih ada masyarakatnya. Ini yang juga sedang dikawal oleh teman-teman yang ada di lapangan,” kata AHY usai menghadiri Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Jakarta, Kamis (8/8/2024).
AHY menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penanganan masalah lahan tersebut. AHY juga mengimbau agar semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan pengembang, bekerja sama untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh prosesnya dilakukan dengan cara yang transparan dan mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat. Kami tidak ingin adanya tindakan yang merugikan masyarakat atau menimbulkan masalah baru. Solusi yang terbaik adalah yang bisa memenuhi kepentingan semua pihak, tanpa harus mengorbankan hak-hak masyarakat atau melanggar hukum,” katanya.
Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah telah mengadakan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas masalah lahan ini dan mencari solusi yang konstruktif. Langkah-langkah yang diambil termasuk mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen kepemilikan serta hak-hak atas lahan yang bermasalah.
Dengan pernyataan ini, AHY berharap dapat meredakan kekhawatiran masyarakat dan menegaskan komitmen pemerintah untuk melaksanakan proyek pemindahan ibu kota dengan penuh tanggung jawab. Diharapkan, dengan pendekatan yang hati-hati dan adil, proses pemindahan ibu kota dapat berlangsung lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi negara serta masyarakat.
Editor: Dinda
